BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalteng Krisnayadi Toendan tidak setuju jika banyak kegiatan ekstra kurikuler terpaksa mandeg hanya karena iuran atau sumbangan siswa dibatalkan.

Ia menilai tidak rasional apabila biaya yang harus ditanggung siswa sampai Rp500 juta per tahun, seperti terjadi di SMAN-1 Palangka Raya. Kalaupun ada banyak biaya yang ditanggung sekolah dan tidak tertutupi dengan dana APBN dan BOS, maka kepala sekolah (Kepsek) harus kreatif.

"Itu tidak logis, itu hanya sandiwara saja supaya besar sekali. Di sisi lain, kalau sekiranya Kepsek tidak mampu, ya sewajarnya diganti. Karena berarti Sang Kepsek itu tidak becus dalam memanage keuangan sekolah," ujarnya, Kamis (23/11/2017).

Ia membeberkan, umumnya jumlah anggaran yang diterima sekolah sebesar Rp1,4 juta per siswa yang berasal dari APBN, untuk pembiayaan standar pelayanan minimum (SPM). Dana ini masih bisa ditambah dengan biaya operasional sekolah daerah (BOSDA). Tentu saja kurang, maka skema pembiayaan bisa menggaet pihak luar dengan berharap sumbangan.

Sebagai Kepsek, kata Krisnayadi, memang dituntut piawai dalam mencari sumber pendanaan dan mengelola anggaran. Kuncinya adalah transparansi dalam menyusun rancangan aanggaran biaya (RAB), dan kemampuan mempresentasikan di hadapan orang tua siswa, donator, ataupun pihak dunia usaha.

"Saya pernah pimpin SMAN 2 Kuala Kapuas, hanya punya anggaran per tahun Rp12 juta waktu itu. Kenapa saya tidak pernah ngeluh biaya listrik dan air. Kuncinya adalah tadi, sumbangan."

'Buatlah RAB sekolah yang logis, karena untuk SPM hanya dapat per siswa Rp1,4 juta dari APBN. Lalu kalkulasikan dari APBD berapa, Bosda ada atau tidak. Baru ketika ada kekurangan minta sumbangan. Semua Kepsek harus bisa presentasi kepada ortu, paparan kepada dunia usaha, ini yang disebut entrepreneur. Ini persyaratan Kepsek sebenarnya seperti itu. Jangan sinis kepada yang kasih nasihat," sebutnya.

Di tempat terpisah, Ketua OSIS SMAN-1 Palangka Raya, Nur Faisal Ghani ketika ditanya gubernur saat pertemuan di Istana Isen Mulang Selasa malam menyebut hanya sekira Rp50 juta saja dalam setahun untuk kegiatan ekstra kurikuler. Sedangkan Wakil Kasek SMAN 1, menyebut biaya operasional ekstra mencapai Rp500 juta per tahun yang harus ditutupi wali siswa. Jika tidak ditopang iuran, fasilitas listrik, air PDAM, WIFI internet, dan sejumlah kegiatan terpaksa tidak ada. (ROZIQIN/B-2)