Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Karang Taruna: Perusahaan Belum Mampu Gandeng Masyarakat

  • Oleh Naco
  • 19 Desember 2017 - 12:00 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Hafid meminta kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perkebunan kelpa sawit harus segera diselesaikan.

Dia tidak ingin masalah itu berlaru-larut, bahkan memakan korban seperti yang dialami dua warga saat mengklaim lahan di PT BSK (Wilmar Group), Desa Tangar, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim.

Menurut Hafid kejadian ini harusnya tidak perlu terjadi manakala perusahaan bisa merangkul masyarakat. Investasi kebun tidak melindungi masyarakat sekitar sama halnya perusahaan ingin memiliki masalah.

Menurut tokoh muda di Kalteng ini perusahaan harusnya bisa merangkul masyarakat, keberadaan investasi mereka harus mampu mensejahterakan masyarakat, jangan sampai sebaliknya, perekonomian hingga taraf hidup masyarakat menurun ditengah besarnya investasi di sekitar desa mereka.

"Saya yakin kalau perusahaan bisa menggandeng masyarakat mereka akan terlindungi, masyarakat akan melindungi investasi mereka, masyarakat akan jadi benteng mereka dan menentukan berhasil tidaknya perusahaan," kata Hafid, Selasa (19/12/2017).

Sangat mudah menurut Hafid jika perusahaan serius, misalnya mereka bisa membantu masyarakat melalui penyaluran listrik bagi masyarakat yang belum teraliri listrik serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau masyarakat itu makmur dengan keberdaan investasi mereka sendiri yang akan melindungi perusahaan," tegasnya.

Terkait masalah sengketa lahan di Kotim ia meminta harus ada penyelsaian akhir, antara pemilik lahan dengan perusahaan dan melibatkan pemerintah daerah. Kalau penyelesaian tidak jelas bisa menempuh jalur hukum.

Selama ini menurut Hafid perusahaan selalu mengerahkan orang kelas bawah berhadapan dengan masyarakat. "Seperti mengerahkan sekuriti yang tidak tahu apa-apa," tegasnya.

Hafid juga mendorong selain pemerintah daerah dan DPRD menyikapi masalah ini. Diharapkan masyarakat jangan sampai berhadapan langsung dengan perusahaan. Sebab jika dibiarkan hal semacam ini akan terus terjadi, masyarakat akan selalu menjadi korban. (NACO/B-6)

Berita Terbaru