BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Dani Rakhman, Selasa (19/12/2017) menyesalkan tindakan aparat yang menembak dua warga di kawasan perkebunan kelapa sawit PT BSK (Wilmar Group), wilayah Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim. Dia pun meminta kasus tersebut diusut tuntas.

Dani Rakhman prihatin dengan adanya kasus yang kembali berulang. Hal tersebut dinilai memperburuk citra aparat penegak hukum. Menurutnya, aparat tidak seharusnya menembak warganya sendiri. Hal itu sama saja mencerminkan arogansi.

Dia mengatakan, Jika permasalahan warga mununtut hak terkait sengketa lahan tidak semestinya anggota itu terlalu arogan dan bersikap brutal. Aparat di lapangan hanya menjaga kamtibmas saja.

"Kita mempertanyakan dasar dari penempatan aparat di perkebunan besar itu untuk apa. Harusnya aparat yang ditugaskan untuk pengamanan masyarakat itu tidak ada aturannya ditugaskan di perusahaan," katanya.

Sehingga, Dani menekankan agar penempatan aparat di perkebunan untuk dievaluasi. "Aparat ini alat negara bukan alat perusahaan, mereka untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat bukan perusahaan," tegasnya.

Dia meminta agar persoalan itu harus diusut tuntas. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Atas kejadian yang menimpa warga tersebut agar menjadi perhatian khusus pimpinan Polri, baik itu Kapolsek, Kapolres, Kapolda dan Kapolri serta Menkumham hingga Komnasham.

Sementara itu terkait permasalahan konflik agraria dengan pihak PBS khususnya di Kotim ini agar menjadi perhatian khusus pemerintah, mengingat persoalan sengketa lahan yg terjadi bisa memicu tindak pidana dan menimbul korban. "Kaji dan analisa permasalahan, kadang perusahaan mau menang sendiri," tegasnya. (NACO/B-11)