Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Penerbitan Surat Tanah Jangan Pakai Sistem di Atas Meja

  • Oleh Naco
  • 09 Februari 2018 - 20:32 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, H Abdul Khalik mengingatkan agar penerbitan surat tanah baik itu SKT atau sertifikat jangan gunakan sistem di atas meja atau tanpa pengecekan di lapangan.

Pasalnya, kata Abdul Khalik, saat ini penerbitan dokumen tanah sudah menjadi sorotan aparat penegak hukum, jangan gara-gara itu kepala desa, lurah, bahkan BPN bisa terjerat masalah tindak pidana korupsi dalam hal pemalsuan dokumen.

"Setiap ada pengajuan masyarakat, cek benar-benar di lapangan, jangan asal terbit, agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari," kata Abdul Khalik kepada Bornoenews di ruang kerjanya,, Jumat (9/2/2018). 

Oleh karena itu, lanjut dia, permasalahan tanah di Kotim selama ini karena maraknya tumpang tindih baik itu antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak perusahaan. 

"Bahkan ada satu objek tanah itu memiliki dua surat tanah, kalau menurut saya itu salah yang menerbitkan kenapa tidak teliti, celah ini yang bisa menjerat," ucapnya.

Baik itu pihak desa, kelurahan, maupun kecamatan agar menertibkan administrasi pertanahan mereka, agar jangan sampai tanah yang sudah memiliki surat tanah diterbitkan surat lagi. 

Dikatakan Khalik, bisa saja terkadang, dalam penerbitan surat tanah itu tidak melalui proses yang seharusnya. Di sini yang bisa mengarah pada indikasi pemalsuan dokumen. "Kalau yang melakukan itu pegawai jelas aturannya, bisa mengarah pada UU Tipikor," tegas Abdul Khalik.

Sehingga perlu kehati-hatian. "Jangan anggap setelah terbit selesai, buktinya banyak masalah tanah pejabat berwenang yang sudah pensiun saja tetap dipanggil penegak hukum, karena banyaknya laporan warga," pungkasnya.(NACO/B-8)

Berita Terbaru

Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Dicegah

Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Dicegah

  • 26 April 2024 - 16:35 WIB
Pj Sekda Palangka Raya Pacu Transformasi Layanan Publik Digital

Pj Sekda Palangka Raya Pacu Transformasi Layanan Publik Digital

  • 26 April 2024 - 16:30 WIB
BPBD Palangka Raya Minta Masyarakat Lebih Waspada dalam Menghadapi Bencana

BPBD Palangka Raya Minta Masyarakat Lebih Waspada dalam Menghadapi Bencana

  • 26 April 2024 - 16:25 WIB
Tingkatkan Kebugaran Tubuh, Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas Laksanakan Lari Pagi

Tingkatkan Kebugaran Tubuh, Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas Laksanakan Lari Pagi

  • 26 April 2024 - 16:20 WIB
Ekspor Lewat Pelabuhan di Kalteng Didominasi Hasil Industri

Ekspor Lewat Pelabuhan di Kalteng Didominasi Hasil Industri

  • 26 April 2024 - 16:15 WIB
Legislator Kalteng Keluhkan Rumitnya Perizinan Galian C

Legislator Kalteng Keluhkan Rumitnya Perizinan Galian C

  • 26 April 2024 - 16:10 WIB
Pemkab Sukamara Gelar Konsultasi Publik 1 KLHS RPJMD 2025-2024

Pemkab Sukamara Gelar Konsultasi Publik 1 KLHS RPJMD 2025-2024

  • 26 April 2024 - 16:05 WIB
Nuryakin Tekankan Sinkronisasi Urusan Kepemudaan

Nuryakin Tekankan Sinkronisasi Urusan Kepemudaan

  • 26 April 2024 - 16:00 WIB
Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit Ditutup, Arus Balik Baru 60 Persen

Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit Ditutup, Arus Balik Baru 60 Persen

  • 26 April 2024 - 15:55 WIB
Mukarramah Apresiasi Raihan Peringkat 3 Monitoring Center for Prevention (MCP) Terbaik di Kalteng

Mukarramah Apresiasi Raihan Peringkat 3 Monitoring Center for Prevention (MCP) Terbaik di Kalteng

  • 26 April 2024 - 15:50 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri