Hakim memerintahkan tergugat (ESDM) menunda pelaksanaan surat terminasi itu. Dengan adanya putusan sela majelis hakim PTUN Jakarta itu, Direktur PT BORN Tbk, Kenneth Raymond Allan, Sabtu (17/3/2018), menyatakan, PT AKT berhak menjalankan usaha pertambangan di Kalimantan Tengah.

Karena itu kegiatan manajemen dan karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup di lapangan tetap berjalan normal. Sebab pihaknya memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjalankan roda perusahaan, sebagai sikap profesional, dan wujud tanggung jawab sosial kepada karyawan, masyarakat, warga sekitar dan daerah.

Apalagi perseroan ini mempekerjakan 4.000 tenaga kerja dan 65% persennya adalah warga lokal. Jadi dengan terpuruknya usaha tambang, harga anjlog dan situasi tidak kondusif lainnya, sehingga berdampak terhadap tenaga kerja yang berkurang sampai 2.000-an orang.

Menurut Kenneth, sekarang pasar mulai agak bersahabat. Tapi jika pihaknya terus ditekan, tanpa ada ruang dialog, kondisinya akan berbalik, mengganggu operasionalisasi yang ujung-ujungnya mengancam ketersediaan lapangan kerja. Selama ini pihaknya komitmen menjaga agar tidak ada pengurangan tenaga kerja, meski harus menanggung kerugian selama situasi pasar tidak mendukung.

"Kami menjaga komitmen untuk terus berbuat bagi daerah, dan masyarakat. Semoga ini bisa dijaga semua pihak, agar masalahnya jangan berlarut-larut dan merugikan semua pihak," tegasnya.

Selama ini dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada, perseroan berjibaku untuk mempertahankan situasi tetap kondusif bagi perjalanan perusahaan.

Karena itulah Kenneth maupun Syahrunsyah sekali lagi meminta ada dialog yang sehat untuk menyelesaikan masalah ini.

Pihak perseroan tidak ingin masalahnya menjadi berlarut-larut dan menimbulbukan ketidakpastian yang pada gilirannya mengganggu iklim investasi di Kalteng dan Indonesia secara keseluruhan. (ROKIM/B-6)