Beka menganggap bahwa pemerintah Indonesia berpotensi turut melakukan tindakan diskriminatif dalam proses penegakan hukum atas kasus rasialisme.

Diskriminasi itu dapat dilihat ketika kejaksaan menjerat para mahasiswa Papua yang memprotes tindak rasialisme dengan pasal makar dengan tuntutan belasan tahun penjara. Sementara pelaku rasisme di Surabaya dihukum ringan, bahkan ada yang tidak diadili.

Pemerintah juga dianggap membiarkan praktik teror dan ancaman kebebasan berpendapat yang dialami para aktivis ketika menyuarakan rasialisme dan diskriminasi di tanah Papua.

Justru, menurut dia, ada kesan setiap kritik yang disuarakan oleh para aktivis dilabeli dengan stigma makar. Tidak heran ratusan orang dalam setahun terakhir ditangkap dan diadili dengan tuduhan makar.

"Kita sudah punya asumsi (makar) ketika aktivis papua bicara soal pelanggaran ham," ucap dia.

(TERAS.ID)