Ini Tahapan Penetapan dan Pengakuan Hutan Adat

Oleh Tim Borneonews
16 September 2020 - 21:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Pengkajian Masyarakat dan Masyarakat Adat Kalimantan atau YPPMMA-KT, Simpun Sampurna mengatakan, penetapan dan pengakuan hutan adat baik melalui peraturan daerah (perda) atau SK Bupati setempat penting bagi masyarakat hukum adat. Penetapan hutan adat melalui proses, di antaranya identifikasi, verifikasi, dan validasi kemudian dapat direkomendasikan untuk diumumkan pada masyarakat bahwa layak ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat.

"Jika tidak ada sanggahan atau hasil kerja panitia tadi ada kendala maka dikembalikan ke masyakarat hukum adat untuk melengkapi," kata Simpun kepada Media Indonesia, Selasa (15/9).

Selanjutnya, apabila hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi tidak memadai atau tidak bisa digunakan tentunya juga akan diumumkan oleh panitia. Oleh karena itu, legal formal pengakuan melalui pemda setempat, baik kabupaten/kota atau provinsi.

"Rekomendasi kepada bupati/walikota atau gubernur, itu untuk proses penetapan masyarakat hukum adat," sebutnya.

Dia menjelaskan dalam penetapan hutan adat, keberadaan situs bukan suatu kewajiban. Namun, pihaknya juga akan memastikan alasan dan dasar pengajuan serta penyebutan hutan adat tersebut.

"Tidak harus ada situs dan sebagainya. Nanti kita cek, apa yang menjadi dasar mereka menyebut itu hutan adat dan sebagainya. Karena dalam penyebutan di sini banyak ragam, karena banyak suku, sub suku dari Dayak juga banyak jadi penyebutan juga berbeda-beda. Itu juga harus diakomodir sesuai keaslian penyebutan mereka di sana," paparnya.

Simpun menerangkan hutan adat yang sudah diputuskan HGU sejak lama, tidak mungkin bisa dijadikan hutan adat. Sebab, tidak bisa peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan untuk dua poin berbeda.

"Yang bisa dilakukan bagaimana membangun kemitraan, membangun kebersamaan dengan perusahaan, jika benar wilayah itu masuk dalam HGU (wilayah hukum adat). Karena juga tidak mungkin dua diberikan, HGU dikasih atau hutan adat dikasih jadi harus ada win win solution," terangnya Simpun menambahkan bahwa masyarakat adat dan hutan di Desa Kinipan sudah ada sejak lama. Namun, sejauh ini belum ada perda untuk pengakuan dan perlindungan masyakarat hukum adat tersebut.

"Masyakarat adat itu memang adat, turun temurun sebelum negara RI ini ada. Persoalannya, di Kalimantan Tengah khusunya belum ada perda untuk pengakuan masyarakat itu sendiri, itu yang menjadi itu persoalan," pungkasnya.

(MEDIA INDONESIAB/5)

TAGS:

#Hutan Adat #Kinipan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

317 Calon Jemaah Haji Kapuas Diberangkatkan Dalam Tiga Kloter

10 Mei 2024 - 11:10 WIB

Sebanyak 317 Calon Jemaah Haji Kabupaten Kapuas akan diberangkatkan dalam tiga kelompok terbang atau kloter.

Pakar: Pendekatan Holistik Penting untuk Solusi Palestina-Israel

10 Mei 2024 - 11:00 WIB

Guru Besar Hukum Internasional UGM Sigit Riyanto menilai pentingnya pendekatan holistik (orcestrated solutions) dalam memikirkan solusi atas persoalan Palestina-Israel.

Dewan Dorong Pemko Gencarkan Sosialisasi dan Penegakan Perda Persampahan

10 Mei 2024 - 10:45 WIB

Anggota Komisi A DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk gencar dalam menyosialisasikan dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 43 tahun 2017 tentang persampahan.

Menhan Yakin Dubes India yang Baru Perkuat Hubungan Dua Negara

10 Mei 2024 - 10:30 WIB

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yakin Duta Besar India untuk Indonesia yang baru menjabat, Sandeep Chakravorty, dapat memperkuat hubungan dan kerja sama dua negara di berbagai bidang.

Kondisi Pelabuhan Penyeberangan Feri Sampit-Seranau Semakin Parah dan Membahayakan

10 Mei 2024 - 10:15 WIB

Kondisi pelabuhan penyeberangan feri Sampit-Seranau semakin parah dan memprihatinkan. Kerusakannya semakin merembet ke titik feri menaikkan penumpang.

Kemendikbud Siapkan Talenta Digital Vokasi Lewat Perempuan Inovasi

10 Mei 2024 - 10:00 WIB

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) vokasi khususnya untuk para perempuan agar mahir dalam pengembangan teknologi digital melalui program Perempuan Inovasi 2024.

Hari ke 7 Mahasiswa ULM Hilang di Mantangai Belum Ditemukan, Pencarian akan Dihentikan

10 Mei 2024 - 09:40 WIB

Memasuki hari ke 7 pencarian atau hingga Kamis, 9 Mei 2024, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang dikabarkan hilang di wilayah Desa Sei Ahas, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas masih belum ditemukan.

Barcelona Resmi Perpanjang Kontrak Pau Cubarsi hingga 2027

10 Mei 2024 - 09:20 WIB

Barcelona resmi memperpanjang kontrak bek muda mereka Pau Cubarsi hingga 30 Juni 2027 dengan klausul rilis mencapai 500 juta euro (sekitar Rp8,63 triliun).

Timnas Putri Indonesia U-17 Akui Ketangguhan Korea Selatan 0-12

10 Mei 2024 - 09:00 WIB

Tim nasional putri Indonesia U-17 harus mengakui ketangguhan timnas putri Korea Selatan U-17 dengan skor 0-12 pada pertandingan kedua Grup A Piala Asia Putri U-17 2024 yang berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis malam.

Jorginho Resmi Teken Kontrak Baru di Arsenal hingga 2025

10 Mei 2024 - 08:40 WIB

Jorginho resmi meneken kontrak baru di Arsenal selama satu tahun yang membuatnya akan tetap bermain untuk klub London Utara itu sampai 2025.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia