Anggota DPR Prediksi Presiden Perpanjang Masa Jabatan Jenderal Andika

Oleh ANTARA
09 November 2021 - 04:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahari memperkirakan Presiden Joko Widodo akan memperpanjang masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI selama 2 tahun sehingga pensiun di usia 60 tahun atau bertepatan pada 2024.

"Saya yakin (masa jabatan Jenderal Andika) akan diperpanjang, caranya ada dua kemungkinan ya," kata Abdul Kharis dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema "Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 8 November 2021.

Dia menjelaskan 2 kemungkinan ini yaitu masa jabatan diperpanjang secara pribadi Jenderal Andika dan dibuat Peraturan Presiden terkait perpanjangan masa kerja perwira tinggi TNI.

Menurutnya untuk mengubah masa jabatan ini harus melalui revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun hal tersebut sudah direncanakan tetapi belum dilaksanakan pemerintah.

"Selama ini (UU TNI) mau direvisikan, namun belum mulai karena itu usulan dari pemerintah. Saya melihat (jabatan perwira tinggi TNI) akan diperpanjang," ujarnya.

Abdul Kharis mengatakan masa kerja tamtama dan bintara kemungkinan akan naik menjadi 58 tahun sehingga kenapa perwira tinggi tidak naik.

Karena itu dia memperkirakan masa jabatan perwira tinggi TNI akan naik 2 tahun yaitu sampai umur 60 tahun.

"Saya tidak berbicara pasti diperpanjang atas nama Jenderal Andika sendiri, namun saya yakin (masa jabatan Panglima TNI ke depan) sampai 60 tahun, itu artinya berakhir pada 2024," katanya.

Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyambut baik wacana perpanjangan masa jabatan perwira tinggi TNI, khususnya Panglima TNI.

Hal itu menurutnya dibeberapa negara seperti Amerika Serikat, perwira bintang 4 masa dinasnya rata-rata di atas 60 tahun karena secara fisik dan mental masih mampu menjalankan tugas meskipun sudah usia 60 tahun.

"Saya menilai insyaallah (masa jabatan Panglima TNI) bisa diperpanjang namun tergantung Presiden apakah mau mengubah UU TNI," ujarnya.

Komisi I DPR RI akan menyambut baik kalau pemerintah mau merevisi UU TNI, khususnya untuk mengubah masa jabatan Panglima TNI.

Dia menilai meski revisi UU TNI tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021, namun bisa dibicarakan secara teknis dengan DPR RI sehingga bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

ANTARA

TAGS:

#Andika Perkasa #Anggota DPR

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Seorang Imam Musala Tewas Ditikam

17 Mei 2024 - 03:00 WIB

Setelah menikam korban, kata Sutrisno, pelaku segera melarikan diri. "Selanjutnyapelaku melarikan diri," kata Sutrisno.

Program B100 Perlu Melalui Uji di Laboratorium

17 Mei 2024 - 02:00 WIB

Sementara untuk meningkat menjadi B100, lanjut dia, juga harus dilihat dari ketersediaan bahan baku maupun potensi pasarnya.

Keberanian Bawa Rinov/Pitha Melaju ke Perempat Final Thailand Open

17 Mei 2024 - 01:00 WIB

Rinov/Pitha mendapatkan kepastian tersebut setelah menang atas wakil India Satish Kumar Karunakaran/Aadya Variyath pada babak 16 besar melalui dua gim langsung, 21-19, 21-17, Kamis.

Gregoria Melaju Mulus ke Perempat Final Thailand Open 2024

17 Mei 2024 - 00:01 WIB

Dengan ini, maka Gregoria akan berjumpa dengan pemenang laga antara dua pemain Thailand, Pitchamon Opatniputh dan Supanida Katethong di babak perempat final mendatang.

Pj Bupati Seruyan Lepas Kontingen FBIM ke Palangka Raya

16 Mei 2024 - 23:51 WIB

Festival Budaya Isen Mulang merupakan event tahunan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

BNN Tangkap Gembong Narkoba Jaringan Asia di Filipina

16 Mei 2024 - 23:41 WIB

Penangkapan pelaku melibatkan aparat di dalam negeri, yaitu Polri, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Bea Cukai, dan juga bekerja sama dengan otoritas penegak hukum Filipina.

Imigrasi Tasikmalaya Deportasi WNA India Karena Lewati Izin Tinggal

16 Mei 2024 - 23:31 WIB

Kantor Imigrasi Tasikmalaya, Jawa Barat, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) ke negara asalnya India karena diketahui sudah melewati 117 hari dari batas izin tinggal di Indonesia.

Baleg Setujui RUU Kementerian Negara jadi Usul Inisiatif DPR

16 Mei 2024 - 23:21 WIB

Persetujuan tersebut dibuat setelah delapan fraksi di Baleg DPR RI menyatakan setuju, dan satu fraksi, yakni Fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Kementerian Negara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Sekda Kalteng Ingatkan 6 Prinsip Pengelolaan BUMDes

16 Mei 2024 - 23:11 WIB

Dakwaan Kerugian Negara Eks Dirut Pertamina Murni Masalah Bisnis

16 Mei 2024 - 23:00 WIB

Dengan demikian, dirinya menyebutkan apabila seorang pimpinan atau dirut membuat suatu kebijakan, hal tersebut bukan termasuk perbuatan kriminal. Tetapi, ia menegaskan langkah itu selama dilakukan dengan tidak menguntungkan diri sendiri.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia