BORNEONEWS, Jakarta - Guru Besar Ilmu Tanah IPB University Prof DR Budi Mulyanto mengingatkan kementerian teknis agar berhati-hati dengan melakukan verifikasi secara detail, transparan, dan akuntabel dalam menindaklanjuti pernyataan Presiden terkait pencabutan hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare.

Pasalnya HGU adalah hak atas tanah (HAT) dan bukan izin yang didasarkan pada UU No 5 Tahun 1960 beserta peraturan-peraturan turunannya.

Karena merupakan HAT atau right, HGU perkebunan mempunyai kewenangan konstitusional yang diikuti untuk harus melaksanakan berbagai peraturan-perundangan yang berlaku dan tanggung jawab.

Menurut Budi, untuk mendapatkan HGU, perusahaan perkebunan harus melalui proses perizinan panjang, salah satunya pelaksanaan izin lokasi yakni pembebasan lahan/tanah.

"Tanah tersebut juga harus bebas dari ketentuan status kawasan hutan, kayu/hasil hutan, garapan masyarakat, peta moratorium, inti plasma serta konflik perizinan," kata Budi yang juga Ketua Umum Himpunan Ilmu Tanah Indonesia ( HITI), Sabtu 8 Januari 2022.

Jika sudah mendapat HGU, Budi setuju jika lahan tersebut sebaiknya segera ditanami kalau tidak ingin dikenai PP No 11 Tahun 2010 tentang Tanah Terlantar dan HGU dicabut.

"Hanya saja, kalau lahan tersebut sudah menjadi kebun yang bagus dan ditanami, sebaiknya tidak boleh diganggu gugat," tambahnya.

Karena itu, Budi menyarankan tindak lanjut kementerian teknis harus sangat berhati-hati dalam melakukan verifikasi detail, transparan, dan akuntabel.

Menurut dia, jika tindak lanjut pernyataan Presiden Jokowi tidak dilakukan secara berhati-hati akan berpeluang menimbulkan dampak dan kesalahanpahaman seperti ini pernah terjadi di masa lalu.

Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja mem-framing seolah-olah sudah ada keputusan final terkait pencabutan lahan HGU yang kini beredar di masyarakat.