BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kalteng, Duwel Rawing mendorong pemerintah untuk memperhatikan kelayakan rumah dinas guru.

Duwel berharap peningkatan dan pembangunan fasilitas pendidikan termasuk rumah guru bisa menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Selain sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, rumah dinas guru juga perlu menjadi prioritas yang harus diperhatikan. Saat ini yang kita lihat masih banyak guru-guru, terutama di wilayah pelosok tidak ada rumah dinasnya. Sehingga terpaksa menumpang di rumah warga," ujarnya, Jumat, 4 Maret 2022.

Dia menjelaskan, kewenangan pengelolaan sekolah dan juga guru saat ini terbagi menjadi 2. Untuk pengelolaan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Sedangkan, untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng.

Sehingga, secara otomatis prioritas peningkatan sarana dan prasarana sekolah untuk tingkat SD - SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Dan itu harus masuk dalam APBD tahun 2022.