BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Deri Ridhanif memaparkan alur yang harus ditempuh petani sawit mandiri jika ingin mendapat dukungan dana BPDPKS sebesar Rp30 juta per hektar per Kepala Keluarga.

"Skema pengusulan dana peremajaan sawit rakyat yang diatur dalam Permentan No 3 tahun 2022 mengalami perubahan dari regulasi sebelumnya," kata Deri dalam rilisnya pada Sabtu, 4 Februari 2023.

BPDPKS bersama Gapki selama ini menurut Deri sudah sering melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Dirut BPDPKS Nomor 4 tahun 2022.

Setiap pekebun menurutnya dapat mengusulkan Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR maksimal 4 hektar per orang, hal ini berbeda dengan Permentan sebelumnya yang maksimal 2 hektar per orang atau 4 hektar per KK.

"Perubahan mendasar lainnya berupa pengusulan dapat dilakukan Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani maupun Koperasi melalui dua jalur yaitu jalur mandiri melalui dinas kabupaten, dan atau jalur kemitraan dengan melibatkan perusahaan perkebunan melalui kerja sama antara pekebun dengan perusahaan perkebunan," jelasnya.

Alur yang harus ditempuh untuk mendapatkan bantuan dana itu, sambung Deri, dimulai dari pengusulan oleh lembaga pekebun atau LP, lalu diverifikasi oleh BPDPKS, penetapan penerimaan dana, penandatanganan PKS oleh 3 pihak, lalu terakhir penyaluran dana PSR ke LP.