Berikutnya perwakilan warga Desa Dambung juga mengungkapkan hilangnya hak pilih 105 orang warga Desa Dambung karena status kependudukan mereka yang tidak jelas serta tidak adanya kegiatan dalam rangka tahapan Pemilu 2024 di Desa Dambung.

"Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun anggaran dalam APBD 2023 untuk Desa Dambung tidak bisa disalurkan sehingga tidak ada dana maupun kegiatan pembangunan di Desa Dambung, padahal Pemerintah Desa Dambung maupun warganya sangat membutuhkan, kerena hilangnya kode wilayah Desa Dambung dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau Tahun 2021," kata Ari Panan.

Alasan lain, warga Desa Dambung yang memegang KTP Barito Timur tidak mendapatkan Jaring Pengaman Sosial Reguler yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.

Mereka juga kesulitan warga mengurus sertifikat hak milik atas penguasaan tanah yang sebelum berlakunya Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 lahan tersebut masuk wilayah Barito Timur, namun sekarang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Tabalong.

Ari Panan juga mengungkapkan terjadinya pro dan kontra antar warga di perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial karena secara de fakto dan de jure Desa Dambung Kalteng tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Admiistrasi Pemerintah dan Pulau Tahun 2021 (hal.2396) tetapi tidak ada Kode Wilayahnya.

"Dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 hanya diakui Desa Dambung Raya yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tabalong Kalsel, tetapi pada kenyataanya ada 2 desa yaitu Desa Dambung Kalteng (asal) dan Desa Dambung Raya Kalsel, sehingga mengakibatkan tidak terlayaninya 157 warga Desa Dambung Kalteng yang juga berakibat hilangnya beberapa wilayah Kabupaten Barito Timur, diantaranya asset religi umat Hindu Kaharingan yaitu Lubuk Maanyan atau Lubuk Paitunan dan Danau Maunan maupun wilayah lainnya," lanjutnya.

Saat ditanyakan hasil dari pengajuan keberatan tersebut, Ari Panan mengatakan bahwa sesuai mekanismenya perwakilan warga Desa Dambung menunggu keputusan Mendagri atas pengajuan keberatan tersebut. Meski demikian dia tidak menyebutkan kapan surat keputusan itu akan terbit.

"Jadi mekanismenya sesuai dengan Surat Mensesneg yang mengacu Kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) kita menunggu keputusan dari Mendagri," ucapnya. (BOLE MALO/J)