Berdasarkan Surat Verklaring atas nama Goening Sius yang telah ditetapkan sebagai tanah adat berdasarkan SK Damang Kepala Adat Wilayah Jekan Raya Kota Palangka Raya oleh Madi dibagi menjadi beberapa kapling tanah dengan ukuran bervariasi. Kaplingan tanah tersebut dia jua sehingga menghasilkan keuntungan sekitar Rp2 miliar.

Untuk mengetahui apakah tanah berdasar Verklaring itu masuk dalam kawasan hutan, Madi mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Kalimantan Tengah. Kadishut menjawab menjawab bahwa tanah termasuk bidang tanah yang telah terdakwa alihkan dan jual kepada pihak atau orang lain, telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya atas penunjukan Madi. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh luasan tanah yang diukur kurang lebih seluas 617 Ha. Serta diperoleh data sebanyak 3.142 bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

Salah seorang pemegang hak tersebut yaitu Suratno pernah melakukan mediasi dengan Madi di hadapan Lurah Bukit Tunggal, Rabu (29/1/2020). Saat itu Madi menyerahkan fotokopi Surat Verklaring miliknya kepada Lurah. Bersumber dari fotokopi surat tersebut, dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Ahli yang menerangkan bahwa sebagai dokumen resmi, Verklaring itu harusnya ditulis sesuai dengan kaidah yang diatur oleh ejaan yang berlaku pada masa atau pada tanggal pembuatannya.

Selain itu, sejumlah pejabat tingkat kampung maupun wedana tidak berkesesuaian seperti yang tercantum dalam verklaring atau surat wasiat.

JPU menyatakan perbuatan Madi yang menggunakan atau memakai Surat Verklaring dan Surat Wasiat tersebut mengakibatkan para pemilik hak atas 3.018 bidang tanah dengan SHM, 24 bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, 1 bidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas 37 bidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai telah menderita kerugian. (APRIANDO/H)