Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Wabup Minta Pemdes Sempurnakan Laporan Keuangan

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 13 Mei 2016 - 11:40 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pemerintah kabupaten (pemkab) Lamandau melaksanakan rapat evaluasi pelaporan keuangan desa, Kamis (12/5/2016), Rapat yang dilaksanakan di Aula kantor Inspektorat setempat itu dipimpin langsung oleh wakil bupati Lamandau, H. Sugiyarto, serta dihadiri sejumlah perwakilan SKPD dan para camat.

Dibincangi usai memimpin rapat, Sugiyarto mengungkapkan, rapat evaluasi tersebut juga sekaligus sebagai upaya dalam rangka melakukan perbaikan pelaporan keuangan desa pada masa yang akan datang.

Pihaknya juga menaku sengaja mengundang semua camat, dikarenakan pada tanggal 17 Mei 2016 mendatang Lamandau akan kedatangan perwakilan pemerintah pusat kaitannya dengan sosialisasi dana desa dari pemerintah pusat.

"Intinya, saya meminta para camat agar menginformasikan kepada seluruh Kades di daerahnya masing-masing agar laporan keuangan tahun 2015 yang sudah disampaikan, baik untuk dana desa maupun ADD supaya disempurnakan," terangnya.

Wabup juga meminta agar pemerintah desa mempersiapkan hal-hal yang selama ini dirasa masih belum jelas. Artinya, katanya, apabila selama ini ada kendala, nanti bisa ditanyakan kepada narasumber dari kementerian dan juga DPR pusat, sehingga kedepan pelaporan keuangan bisa seperti yang diamanatkan undang-undang.

"aya juga telah meminta kepada seluruh camat untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan dana desa sehingga tepat sasaran dan tepat waktu pelaporannya," harapnya.

Sementara itu, diakui Wabup du periode ini, yang masijadi masalah hingga saat ini adalah pelaksanaannya selesai tetapi pelaporanya sering terlambat. Padahal, pemerintah daerah dituntut pemerintah pusat senantiasa melaporkan setiap saat. Tujuanya agar pada saat pengucuran dana berikutnya bisa menerima tepat waktu.

"Karena, satu desa saja yang terlambat melaporkan keuanganya, maka semua desa akan kesulitan. Misalnya di Lamandau ada 85 desa, ternyata ada 1 desa yang belum melaporkan keuangannya, maka kita tidak bisa mengajukan transfer dana berikutnya," tandasnya. (HENDI NURFALAH/m)

Berita Terbaru