Tunjangan Kinerja Guru PNS, Disdikpora Akui Belum Ajukan Pencairan

Oleh Raden Aryo Wicaksono
19 Mei 2016 - 21:00 WIB

BORNEONEWS, Kotawaringin Barat - Polemik belum terbayarkannya Tunjangan Kinerja bagi sejumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) agaknya mulai mendapat titik terang. Belum terbayarkannya Tunjangan Kinerja kepada para guru PNS selama beberapa bulan belakangan itu, tak lain disebabkan belum diajukannya permintaan pencairan atau pembayaran tunjangan dari dinas teknis terkait.

Usai sidang paripurna di DPRD, Rabu (18/5) kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kobar, Aida Lailawati mengatakan, Tunjangan Kinerja bagi sebagian guru di Kobar memang belum pihaknya proses atau ajukan pembayarannya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa guru di sejumlah sekolah yang belum memenuhi persyaratan mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja. Yakni harus melampirkan atau menunjukkan bukti pelunasan Pajak Bumi Bangunan-Perkotaan Perdesaan (PBB-P2).

"Karena memang belum kita ajukan. Tidak semua, hanya beberapa sekolah. Tapi sudah saya minta, agar yang sudah lengkap syaratnya diajukan saja pencairannya. Yang belum lengkap biar ditinggal. Sesuai aturan, bagi yang tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran PBB-P2 tidak bisa diproses pemberian Tunjangan Kinerjanya," ujar Aida Lailawati.

Terpisah, TS salah seorang guru PNS di salah satu sekolah di Kolam mengatakan dirinya dan para guru lain di Kolam sangat kecewa terhadap kekisruhan pemberian tunjangan san kepastian kesejahteraan terhadap guru di Kobar. Sebab selain Tunjangan Kinerja, beberapa tunjangan lain seperti Tunjangan Non-sertifikasi, Tunjangan Sertifikasi, dan Tunjangan Terpencil, ternyata juga belum dibayarkan beberapa bulan belakangan. Kondisi ini menurutnya, berbanding terbalik atau jauh lebih buruk ketimbang kabupaten tetangga.

"Banyak yang tidak mau meributkan atau mempertanyakan itu. Karena takut akan ancaman black list. Coba dibandingkan dengan kabupaten pemekaran. Guru-guru di sana kesejahteraanya sangat diperhatikan. Di Sukamara, Lamandau, Seruyan. Silahkan dicek tingkat kesejahteraan para guru. Berbanding terbalik dengan Kobar. Itu semua berimbas ke kinerja guru," keluh TS, Rabu (18/5/2016).

Sebelumnya, guru lain di Kolam SG mengaku sejak 6 bulan terakhir belum mendapat pembayaran Tunjangan Kinerja PNS. Yakni 2 bulan pembayaran untuk November dan Desember tahun 2015, serta 4 bulan pembayaran untuk Januari, Februari, Maret dan April tahun 2016. Padahal, sebagian besar PNS di perkotaan Pangkalan Bun, khususnya yang berdinas di lingkungan pemkab, sudah mendapat pembayaran untuk Januari, Februari, Maret bahkan April. (RADEN ARIYO/N).

TAGS:

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Organisasi Pers Menolak RUU Penyiaran

21 Mei 2024 - 09:00 WIB

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengatakan larangan untuk menyiarkan liputan investigasi dan eksklusif tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

10 Polisi Dipecat karena Terlibat Narkoba

21 Mei 2024 - 08:41 WIB

Pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap personel kepolisian tersebut dilakukan pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang berlangsung di Lapangan Tribrata Mapolda Sulbar.

SYL Minta Dirjen Perkebunan Belikan Mikrofon Seharga Rp25 Juta

21 Mei 2024 - 08:21 WIB

Ghufron Yakin Tidak Langkar Kode Etik Insan KPK

21 Mei 2024 - 08:00 WIB

Menurutnya, komunikasi tersebut dilakukan jauh sebelum Kasdi Subagyono menjadi pihak berperkara di KPK bersama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

SYL Peras Ditjen Perkebunan Rp317 Juta, Bayar Kiai Hingga Servis Mobil

21 Mei 2024 - 07:41 WIB

Diketahui, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

Hasil Uji Sampel Kematian Massal Babi di Telawang Negatif ASF dan CSF

21 Mei 2024 - 07:31 WIB

Endrayatno berharap, kejadian tersebut tak terulang lagi karena sangat merugikan peternak. Tindakan yang harus dilakukan jika ASF menyerang hewan ternak yaitu lokasi kandang yang terkena ASF harus didesinfeksi dan menunggu 45 hari baru boleh memasukan babi lagi ke kandang itu.

Kejati Kalteng Geledah 3 Kantor di Sampit Terkait Dana Hibah KONI Kotim

21 Mei 2024 - 07:21 WIB

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan di tiga kantor di Sampit terkait dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Satgas Batalyon Yudha Sakti Baku Tembak dengan OPM Maybrat

21 Mei 2024 - 07:21 WIB

Pasukan Yudha Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya.

MKD Apresiasi Polri Tangkap Pemalsu Pelat Nomor Kendaraan Anggota DPR

21 Mei 2024 - 07:00 WIB

Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait penggunaan pelat nomor palsu tersebut.

Lagi, KPK Sita Rumah SYL di Parepare

21 Mei 2024 - 06:41 WIB

Tim penyidik KPK selanjutnya akan mengonfirmasi temuan tersebut dengan para pihak yang dipanggil sebagai saksi dan juga tersangka.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia