BORNEONEWS, Palangka Raya - BEM Unpar menduga pihak Rektorat korupsi dana Orientasi Mahasiswa Baru (OMBA). Pelaksanaan OMBA Universitas Palangka Raya, 19-20 Agustus 2016, disoal oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Ketua BEM Unpar Ali Assegaff menduga ada indikasi pihak rektorat melakukan korupsi dana Rp256 juta untuk biaya konsumsi.

Dia juga mempertanyakan proses lelang biaya konsumsi di LPSE yang penandatangan kontrak dilakukan Senin (22/8/2016), namun pada tanggal dimulainya OMBA, konsumsi sudah keluar. Bahkan dia menyebut keterangan LPSE masih dalam proses penunjukan.

"Ada indikasi KKN dengan cara mengubah mengalihkan anggaran dari anggaran konsumsi," kata Ali kepada wartawan, Selasa (23/8/2016).

Dia menuturkan, total anggaran dalam pelaksanaan OMBA senilai Rp 370 juta. Sisanya, kecuali Rp 265 juta, untuk keperluan perlengkapan lainnya. Adanya dugaan indikasi ini dilihat dari bentuk konsumsi yang diberikan kepada 3.200 mahasiswa baru peserta OMBA.

"Satu kotak nasi Rp40 ribu. Padahal isinya cuma nasi, ayam, mi bihun. Dan snack Rp15 ribu yang seharusnya bisa Rp10 ribu," kata Ali.

Dia yang juga didampingi Wakil BEM Unpar, Krismes Santoloho menduga tidak adanya transparansi pihak rektorat dalam pengelolaan dana tersebut. Kalaupun dana saat ini yang digunakan adalah milik pribadi, pihaknya menyebut bahwa pihak rektorat tidak menjalankan sistem.

"Kalau masih pakai pribadi, ini namanya kegagalan sistem. Karena faktanya, saat kegiatan berlangsung, keterangan di LPSE masih dalam penunjukan. Jadwal pemenang tender tanggal 22. Tapi kenapa tanggal 19 sudah ada barang. Itu yang kami bingung,"

Atas masalah ini, pihak BEM keluar dari kepanitiaan pelaksanaan OMBA. "Kami keluar. Kami menolak diadakannya OMBA," tuntasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia OMBA Universitas, Sri Listiani sekaligus sebagai Kabag Kemahasiswaan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK), Perencanaan Sistem dan Informasi (PSI) UPR membantah tudingan tersebut.

Dia menjelaskan, dana pelaksanaan OMBA sebesar Rp 370 juta dan Rp 265 juta di antaranya untuk makan siang mahasiswa baru yang berjumlah 3.200 orang plus ditambah panitia dengan total 4.200an orang. Kemudian Rp 96 juta di antaranya lagi untuk snack.

Sri justru menyebut pihak BEM lah yang ngotot akan mengelola dana ratusan juta rupiah itu. "Atas nama Ali yang menghadap ke saya. Ngotot mau mengelola," katanya.

Menurutnya, Ali pernah menyebut jika dana itu harus ditenderkan karena nilainya di atas Rp 200 juta. Kecuali Rp 96 juta yang bisa ditunjuk secara langsung.

Pihak BEM sendiri juga meminta agar keluarganya yang memiliki CV dilibatkan dalam proses lelang. "Akhirnya dipersilahkan. Kami lalu mengantarkan CV dari mereka kemudian kami antar ke panitia pengadaan barang. Selanjutnya mereka datang ke pemilik CV. Saya tidak tahu apa yang diperbincangkan. Tapi pada akhirnya pemilik CV tidak berani,"

Setelah gagal ikut dalam proses lelang, lanjutnya, pihak BEM kembali mendatangi Sri untuk meminta tolong carikan CV. "Kemudian saya datangi lagi ke panitia pengadaan barang. Lalu dapat. Tapi mereka bilang, tidak ada uang. Katanya, masa kami harus bayar fee ke CV, PPN atau PPH,"

Sri menduga pihak BEM memprovokasi gubernur BEM lainnya untuk memboikot pelaksanaan OMBA. Hasilnya, ada empat fakultas yang menuruti mereka yakni Tekhnik, Pertanian, Hukum dan FSIK.

Sri awalnya mengira yang mundur cuma satu orang saja. "Ternyata dibelakang, menghasut gubernur BEM untuk memboikot dengan tuduhan adanya KKN. Saya bingung, KKN bagaimana,"

Dia menegaskan, kotak nasi itu isinya adalah ayam goreng, tahu, tempe, mihun goreng, pisang, kerupuk, sambal akua dan tisu dengan harga Rp 40 ribu per kotak. Sedangkan snack Rp 15 ribu, isinya teh kotak, bolu, arem-arem, kacang dan permen.

Sri menyebut, tidak mengetahui sama sekali proses lelangnya. Yang ia tahu, tanggal 19-20 harus ada konsumsi sesuai jadwal yang dirapatkan jauh hari.

Mengenai tudingan tidak transparan, ia kembali bertanya dari sisi mananya yang dimaksud tidak transparan. "Mereka semua terlibat. Bahkan jauh-jauh hari tahu. Dari mananya tidak transparan. Bahkan mereka (BEM) sendiri yang ngotot ingin mengelola dana itu,"

Sri mengaku terzolimi atas tudingan pihak BEM. Bahkan juga mengaku terfitnah jika disebut melakukan KKN. Namun demikian, dia tidak menuntut apa-apa. "Saya kasihan dengan mereka walaupun saya sakit hati. Mereka juga mahasiswa akhir dan karena saya juga memiliki anak," tuntasnya. (BY/N).