Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kontribusi Perusahaan HPH di Seruyan Nol Persen

  • Oleh Parnen
  • 19 Oktober 2016 - 12:42 WIB

BORNEONEWS, Seruyan - Bupati Seruyan, Sudarsono kecewa lantaran semua perusahaan HPH (Hak Penguasaan Hutan) yang beroperasi di wilayahnya kontribusinya nol persen. Padahal, dengan berjalannya aktivitas perusahaan perkayuan selama ini, paling tidak daerah bisa merasakan hasil dari adanya kontribusi yang bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan daerah dan masyarakat.

'Jujur saya katakan, bahwa hutan ini hanya memberikan keuntungan semata bagi pemilik HPH. Tidak usah jauh-jauh, di Seruyan saja contohnya. Dimana seluruh aktivitas perusahaan perkayuan di Seruyan ini tidak ada memberikan kontribusinya,' cetus Bupati Seruyan, Sudarsono di Kuala Pembuang, Rabu (19/10/2016).

Jangankan bagi daerah, lanjut dia, dari aktivitas perusahaan perkayuan itu pun juga sama sekali tidak bisa dinikmati kontribusinya oleh masyarakat Seruyan.

'Kayu yang berasal dari Seruyan keluarnya ke Kalimantan Barat. Ada juga ke Lamandau, Katingan hingga keluar ke Kotawaringin Timur. Sementara kita yang memiliki potensi daerah aliran sungai (DAS) Seruyan ini tidak ada sama sekali dilalui oleh sepotong kayu pun,' ucapnya.

Sementara itu, Sudarsono juga menyinggung masalah keberadaan puluhan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Seruyan. Dia menegaskan, kontribusi bagi daerah dan masyarakatnya dari seluruh perusahaan sawit sampai saat ini belum bisa memberikan kontribusinya secara maksimal.

'Kembali saya katakan dengan jujur, menyinggung masalah perkebunan sawit, itu mereka belum memberikan kontribusi maksimal kepada kita semua. Satu contoh kewajiban perusahaan sawit yang masih belum dilaksanakan, adalah belum bisa melaksanakan kewajiban pemberian 20 persen kebun plasma untuk masyarakat pedesaan yang tinggal disekitar kebun perusahaan,' ungkap Sudarsono.

Kedua hal menyangkut masalah kontribusi perusahaan baik HPH ataupun sawit, pinta dia, harus bisa menjadi perhatian serius secara bersama. Baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dari pihak kalangan perusahaan masing-masing. (PARNEN/N).

Berita Terbaru