BORNEONEWS, Barito Utara - Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Barito Utara bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Kamis (20/10/2016). Kerja sama dalam rangka pendampingan dan pengamanan terhadap 17 proyek yang dilaksanakan Dinas PU Barut itu, dalam bentuk Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

'Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk penyamaan persepsi dalam memberikan pendampingan hukum dan pengawalan pembangunan daerah Barito Utara khususnya paket-paket pekerjaan pada Dinas PU tahun anggaran 2016, sehingga kita memiliki pemahaman sama tentang apa-apa saja yang kita kerjasamakan nantinya,' kata Kepala Dinas PU Barito Utara, H Ferry Kusmiadi, di Muara Teweh.

Dinas PU meminta pendampingan hukum kepada kejaksaan negeri dalam hal ini TP4D mengenai kebijakan prosedur pelaksanaan baik itu dari proses sampai selesai pengerjaan proyek. Dengan adanya pendampingan hukum dari TP4D ini, lanjut Ferry, dapat  memberikan kepastian hukum bagi SKPD untuk mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan anggaran baik itu APBD dan APBN sehingga potensi kerugian negara tidak terjadi.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Nalkry K Lasut mengatakan pihaknya  siap membantu Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk pendampingan hukum terhadap kegiatan pekerjaan proyek Pemerintah. 'Kami dari Kejaksaan Negeri Muara Teweh siap membantu Pemkab Barito Utara, agar seluruh SKPD jangan lagi ragu mengambil tindakan maupun kebijakan dalam rangka pembangunan dan penyerapan anggaran.'  (RAMADANI/N).