BORNEONEWS, Palangka Raya-- SELURUH tokoh yang ada di Palangka Raya sepakat menolak organisasi anti pancasila. Kesepakatan ini muncul dari hasil pertemuan yang digagas Polres Palangka Raya dengan mengundang para tokoh di Aula Yusuf Suganda, Mapolres, Senin (24/10/2016).

Namun demikian, pertemuan dengan pembahasan dampak dari unjuk rasa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa waktu lalu sempat berlangsung alot. "Hasil pertemuan ini tentunya kita sepakat bahwa kita memang tidak mendukung adanya ormas anti pancasila maupun ormas yang tidak memperhatikan atau intoleransi pada umat beragama," ucap Kapolres Palangka Raya AKBP Lili Warli usai kegiatan yang berakhir pukul 12.00 WIB.

Namun bagaimana dengan HTI Apakah HTI merupakan organisasi anti pancasila "Saya tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi yang jelas kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa menurut penyampaian pihak HTI, mereka tidak anti pancasila, anti Indonesia dan seterusnya. Ini bukan dari saya ya," ungkap Kapolres mengurai hasil tersebut.

Menurut Kapolres, tujuan pertemuan itu sebetulnya untuk mengantisipasi supaya isu yang gempar di media sosial tidak menjadi besar. "Takutnya mengembang, sehingga terjadi adanya kesalahpahaman. Inilah yang kita antisipasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman," bebernya.

Kapolres menambahkan, pihak HTI juga sudah diberi masukan oleh para tokoh masyarakat. "Karena ormas itu berada di Kalteng, tentunya harus memperhatikan budaya lokal atau kearifan lokal yang ada. Sehingga dapat dukungan seluruhnya," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD II HTI Palangka Raya Friduan menjawab terkait tudingan di medsos yang menyebut pihaknya anti pancasila. "Maka kita sampaikan pula yang anti pancasila itu siapa Adakah HTI melanggar pancasila itu sendiri. Tunjukan sila mana yang kami langgar. Bahkan kami dari HTI justru memperjuangkan bagaimana Indonesia ini agar sejahtera, maju, seluruh sitemnya adil termasuk penegakan hukumnya," jelas Friduan. (BY/*)