BADAN  Pusat Statistik (BPS) Kalimatan Tengah  merilis data pengangguran di provinsi ini. Hingga Agustus 2016 ini, tercatat sebanyak 63.238 orang di provinsi ini tidak bekerja. 

Jumlah ini meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni mencapai 57.780 orang.  Ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 5.458 orang penganggur.

Sebagaimana disebutkan pula, jumlah angkatan kerja atau jumlah penduduk yang berusia produktif adalah 1.311.427 orang. Tetapi yang bekerja hanya 1.248.129 orang.  Sekali lagi, penduduk yang tidak bekerja alias penganggur ada 63.238 orang.

Pertanyaannya, siapa mereka Meski Kepala BPS Kalteng tidak menyebutkan, tetapi pada dasarnya bisa kita identifikasi.  Yang pertama, adalah para lulusan SMA dan  SMK terutama yang tidak melanjutkan lagi ke perguruan tinggi.  Berikutnya, adalah para  lulusan perguruan tinggi, baik yang diploma maupun yang S-1.

Penganggur  selebihnya berasal dari perusahaan-perusahaan yang melakukan lay off , atau merumahkan karyawannya. Baik perusahaan perkebunan, pertambangan maupun perusahaan lainnya seperti angkutan, dan sektor riil lainnya.  Mengapa Karena sepanjang tahun 2015 hingga 2016 iklim investasi sangat rentan. Apalagi perusahaan pertambangan, banyak yang gulung tikar.  

Khusus untuk sektor perkebunan, dampak dari penurunan harga minyak sawit (CPO) di perdagangan internasional, serta menurunnya produktivitas tandan buah segar (TBS) sebagai dampak perubahan iklim (el-nino),  banyak perusahaan yang mengurangi serapan tenaga kerja. Malah, tidak sedikit yang sengaja memutus hubungan kerja (PHK).

Lalu bagaimana sisa angkatan kerja yang ada Mereka bertahan di sektor-sektor informal, sektor retail, atau sektor tradisional.  Sektor informal adalah sektor usaha kecil menengah (UKM) dan sejenisnya. Sedangkan sektor tradisional, ya seperti perikanan dan pertanian. BPS menyebutkan,  sekitar 36, 20 persen angkatan kerja kita bertahan di sektor pertanian ini. 

Meski sektor pertanian masih menjadi andalan, tetapi kiranya patut disambut upaya pemerintah provinsi dalam menambah sektor-sektor produktif. Jika hanya mengandalkan serapan di sektor pelayanan publik (pemerintahan), maka terlihat penerimaan pegawai negeri (ASN) sangat tidak signifikan.

Dibutuhkan perencanaan yang simultan dan strategis guna membangun sektor-sektor produktif tadi.   Bukan hanya pada tingkat pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota, harus semakin agresif dalam membuka peluang kerja. 

Pembangunan Hutan Perkebunan Rakyat (HTR) yang akan dirintis di Pulang Pisau, serta diikuti oleh industri hilir (pengolahan kayu), maka akan sangat berarti dalam membuka peluang kerja.

Peluang kerja yang tidak kalah  lebarnya adalah sektor pariwisata. Pemerintah daerah harus mulai berani membangun infrastrtuktur dan berbagai jasa guna melayani sektor pariwisata. Mulai dari pengembangan wisata budaya, wisata alam,  handicraft,  kuliner, transportasi, akomodasi dan lainnya.