BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Gawat. Anggaran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat (Panwaslu Kobar) hanya cukup hingga akhir Desember 2016. Panwaslu telah mengajukan dana pengawasan sebesar Rp3,4 Miliar. Namun baru sekitar Rp2,1 miliar yang direalisasikan. Dari perhitungan, Rp2,1 Miliar itu hanya cukup hingga akhir Desember 2016. Padahal, memasuki Januari 2017, kegiatan pengawasan lebih berat.

"Dana yang ada hanya sampai akhir Desember, terus selanjutnya siapa yang akan menalangi," ucap Ketua Panwaslu Kobar,  Triyoyohepie, di Pangkalan Bun,  Jumat (2/12/2016).

Padahal, kata Triyoyo, Januari hingga Februari 2017, tahapan Pilkada Kotawaringin Barat 2017, akan memasuki masa kampanye terbuka dan debat antarkandidat. "Masa itu, potensi pelanggaran dan kerawanannya sangat tinggi. Kalau tidak ada dananya, bagaimana kami bisa bergerak."

Persoalan anggaran yang dihadapi Panwaslu Kabupaten Kobar, sebut Triyoyo, sudah disampaikan ke Bawaslu Provinsi Kalteng. Namun, belum ada jalan keluar yang ditawarkan. "Sudah saya sampaikan, persoalan dana ini sangat mendesak," cetusnya.

Triyoyo memperoleh informasi, sisa anggaran Rp1,3 Miliar untuk Panwaslu Kabupaten Kobar akan cair Maret 2017. "Kalau cairnya Maret, terus yang mau nalangi siapa" Tanya Triyoyo.

Di lain pihak, dana penyelenggaraan Pilkada Kobar 2017 untuk KPU mencapai Rp19 miliar. Namun Ketua KPU Kobar, Siti Wahidah, tidak menjelaskan apakah dana anggaran tersebut telah diterima oleh KPU Kobar karena masih dinas luar. (FAHRUDDIN FITRIYA/N).