BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran bertekad membenahi manajeman, dan membesarkan perusahaan daerah (Perusda). Keberadaan perusda harus benar-benar menjadi mesin pencari dana untuk pundi penerimaan kas daerah, bukan penyedot anggaran pemerintah.

Gubernur akan membangun Perusda yang produktif, kuat dan sehat, antara lain dengan personalia profesional di bidangnya. Sugianto akan menumbuhkan sektor baru yang menjanjikan, terutama sektor sumber daya alam baik perkebunan maupun pertambangan.

'Badan usaha milik daerah nantinya harus dikelola oleh orang yang betul-betul mampu dan profesional di bidangnya, mampu membawa perusahaan produktif. Dalam RPJMD kita sudah menyiapkan keuangan secara sehat bagi mereka untuk berkembang,' tandas Gubernur Sugianto, di Palangka Raya, Kamis (29/12/2016).

Terhadap Perusda yang ada, Sugianto pun tidak main-main dalam memberikan perhatiannya. Gerakan menabung di Bank Kalteng, bayar pajak di Bank Kalteng, hingga payroll atau pembayaran gaji karyawan harus di Bank Kalteng, dan seterusnya.

Sugianto juga menyiapkan dana Rp154,99 miliar untuk Bank Kalteng pada 2017. Hal itu tertuang dalam skema pembiayaan daerah pada struktur APBD 2017 yang nota keuangannya sudah disetujui DPRD Kalteng melalui pendapat tujuh fraksi yang ada.

Sementara untuk Perusda PT Banama Tingang Makmur (BTM), Gubernur muda ini juga mengeluarkan penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar padaAPBD 2017 nanti. Namun lagi-lagi ia memberikan syarat, semua manajemen harus berubah. Tidak boleh lagi personil tidak produktif dibiarkan didalamnya. Sejumlah pesangon untuk itu pun disiapkan Sugianto.

'Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp164,99 miliar pada APBD 2017, diarahkan untuk penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah pada Bank Kalteng sebesar Rp 154,99 miliar dan penyertaan modal pada BTM sebesar Rp10 miliar,' urainya.

Mengenai sektor baru yang akan dibidik dalam pengembangan Perusda tadi, Sugianto ingin ada pemanfaatan izin-izin yang tidak dipakai oleh investor, diambil alih oleh pemerintah provinsi dan dialihkan pengelolaannya kepada Perusda. 

'Dua hal yang besar yang di depan mata tetapi tidak memberikan dampak ke masyarakat adalah perkebunan dan pertambangan itu. Ada beberapa ijin kebun yang akan dicabut, karena beberapa tahun tidak operasional,' 

'Kita akan garap, Perusda harus tampil untuk ini. Ketika nanti ada investor masuk andaikata ingin disediakan lahan 100 ribu ha misalnya.  Saya tinggal bilang silahkan datang ke Perusda, langsung saja begitu. Daripada sekarang ini perorangan si A si B tidak tertata baik. Begitupun tambang, kita minta sahamnya saja langsung, nanti masuk ke daerah,'beber dia. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).