BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dewin Marang mengapresiasi kebijakan dan program satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini program yang baik untuk pemerataan pelayanan pemerintah. Sebab, selama ini masyarakat di wilayah pedalaman menerima harga BBM yang tinggi karena mendapatkannya dari pelangsir," kata dia, Jumat (30/12/2016).

Politisi Partai Golkar itu menilai, satu harga BBM yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia merupakan bukti keseriusan pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberikan pelayanan yang sama kepada warga negara di seluruh wilayah Indonesia.

"Kebijakan ini harus ditindaklanjuti pemerintah kabupaten dan Pertamina dengan membentuk subpenyalur BBM di kecamatan-kecamatan luar kota. Sehingga satu harga BBM itu dapat diberlakukan di wilayah Kotim," ujar dia.

Pembentukan sub-sub penyalur BBM itu, lanjut Dewin, akan menjawab keluhan masyarakat wilayah pedalaman yang selama ini mendapatkan harga BBM jauh lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah.

Ia menambahkan, satu harga BBM akan mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga akan berdampak terhadap stabilitas berbagai harga kebutuhan pokok.

"Harga BBM yang mahal di pedalaman memberikan efek domino, seperti transportasi berbiaya tinggi, harga-harga kebutuhan pokok menjadi mahal. Apabila satu harga BBM ini terwujud akan menekan tingginya harga di pedalaman," jelas Dewin.

Selain pembentukan sub-sub agen, yang tidak kalah penting yakni pemkab harus membenahi infrastruktur jalur transportasi pendistribusian BBM. Hal ini penting agar pelaksanaan kebijakan satu harga BBM itu tidak ada kendala saat mulai direalisasikan. (M RIFQI/B-10)