BORNEONEWS, Palangka Raya - Gara-gara berita penggerebekan Bupati Katingan selingkuh, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng meradang. DAD protes keras dengan pemberitaan media online Tempo.co. Apa sebab

Pemberitaan media online nasional itu dinilai sengaja melakukan pelecehan terhadap pelindung DAD Kalteng yang putera asli Dayak. Dalam isi berita adalah mengenai bukti kasus berupa sperma sang Bupati, tetapi memasang foto Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Ini dilakukan media online tersebut pada edisi Sabtu tgl 7 jJnuari 2017 pukul 07.39 WIB dengan judul "Bupati Katingan Diduga Selingkuh, Polisi Punya Bukti Sperma".

Protes keras dilakukan Ketua Umum DAD Kalteng Agustiar Sabran melalui sekretaris umum Yansen Binti.

"Kenapa DAD protes, karena dalam berita itu justru dalam berita itu memasang foto Gubernur Sugianto. Ini sudah pelecehan dan merugikan Dayak, karena Pak Gubernur termasuk orang Dayak, " kata Yansen, Minggu (8/1/2017) malam.

Saking seriusnya masalah ini, lanjut Yansen, dalam rapat pengurus harian kemarin di kantor DAD, indikasi pelecehan ini dibahas bersamaan dengan masalah yang lain menyangkut hajat hidup orang Dayak dewasa ini.

Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum Rahmadi G Lentam di kesempatan yang sama juga meminta media online itu untuk segera meralat disertai permintaan maaf dalam edisi berikutnya, bukan hanya copot foto dan menggantinya . Kemudian menyangkut hukum adat lainnya, menurut Rahmadi, akan segera diputuskan pada kesempatan berikutnya.

"Harus ada ucapan minta maaf, ini kan sudah terbaca tingkat nasional. Kekeliruan semacam itu kalau dalam adat Dayak bisa saja media online itu kena hukum jipen," timpal Rahmadi.

Dalam berita online itu, sebenarnya sudah diperbaiki dan pada edisi keesokan harinya. Media bersangkutan sudah mengganti foto gubernur dengan foto Bupati Yantengli yang memang sebagai pelaku yang diduga melakukan perselingkuhan tersebut. Tetapi dalam pergantian foto itu tidak ada ralat dan pernyataan maaf seperti yang diatur dalam UU Pers.

Menurut dia, kesalahan ini murni kesalahan redaksi bukan karena wawancara dengan narasumber, sehingga tidak perlu ada sanggahan.

Sementara Agustiar Sabran menjelaskan, dalam rapat pengurus DAD juga dibahas soal deadlock Musda di Barsel serta masalah Ketua DAD Kotim. Menurut Agustiar, pihaknya tidak menutup mata soal pemanfaatan lembaga DAD yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan menjual nama DAD atau Batamad. Namun, segera ia berantas oknum yang sering menjual nama DAD tersebut.

"Pokoknya semua harus kita bersihkan dengan tujuan untuk membersihkan nama masyarakat Dayak. Tidak ada lagi yang boleh semaunya mengatasnamakan lembaga adat ini untuk kepentingan pribadi," kata Agustiar didampingi beberapa ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretariis. (ROZIKIN/m)