BORNEONEWS, Buntok - Gubenur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran beserta jajarannya merazia tongkang batu bara yang milir di perairan Barito Selatan pada Senin dan Selasa (6-7 Februari 2017). Razia dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen tongkang, terutama tanda lunas bayar royalty kepada daerah.

Saat ini, kewenangan mengeluarkan rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batu bara memang berada di pemprov, bukan lagi di pemerintah kabupaten/kota.

Dari razia itu, 13 tongkang batu bara ditahan. Namun, sehari kemudian tongkang-tongkang tersebut dilepas kembali.

Lalu apa kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Barito Selatan AKBP Yussak Angga terlait razia tersebut

Ia mengatakan, akan sepenuhnya mem-back up razia atau sidak yang dilakukan Gubernur Kalteng dan jajarannya sebagai langkah untuk mengamankan penerimaan daerah.

"Kita terus mem-back up upaya Pak Gubernur dalam rangka mengamankan penerimaan daerah. Sesuai aturan, kewajiban perusahaan harus lunas dibayarkan kepada daerah," kata Kapolres kepada Borneonews, Kamis (9/2/2017).

"Jadi nantinya kita akan membantu melakukan pengecekan terhadap tongkang yang belum bayar pajak dan royalty, juga penyelidikan termasuk pemanggilan kepada perusahaan bersangkutan," lanjut Kapolres.

Sementara itu, Gubernur Sugianto meminta kontrol terhadap pembayaran pajak dan royalty atas sumber daya alam seperti bahan tambang yang keluar dari perut bumi Kalteng diperketat.

Karena itu, ia memerintahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat pos pemantauan di alur Sungai Barito.

ia juga meminta penindakan terhadap perusahaan batu bara di wilayah Barito yang legalitasnya dipertanyakan, terus dilakukan.

Sejauh ini sudah ada perusahaan yang mendapat teguran. Bahkan ada beberapa yang telah diproses untuk pencabutan izin. "Hampir di semua kabupaten ada, kita tegas saja. Karena kita ingin kekayaan Kalteng tidak dirampok. Tetapi harus sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan untuk Kalteng yang berkah, itu tujuannya," tandas Gubernur. (Roziqin/B-3)