BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Dani Rakhman meminta Dinas Perhubungan lebih transparan, akuntabel, dan adil, dalam mengelola potensi parkir.

"Dengan begitu diharapkan nanti pemungutan pajak dan retribusi yang ditagih akan semakin besar," tuturnya kepada Borneonews, Sabtu (11/3/2017).

Dani turut berharap, sistem pemungutan pajak dan retribusi parkir berjalan efisien. Artinya retribusi yang dibebankan kepada masyarakat tidak memberatkan.

Selain itu, penerapan administrasi, penetapan, pemungutan, monitoring, dan pelaporan pendapatan, ke depan harus lebih baik lagi.

"Yang paling pentingnya penarikan pajak dan retribusi ini tidak memberatkan masyarakat atau memberikan dampak ekonomi negatif," tandasnya politisi yang juga anggota Komisi II DPRD Kotim ini.

Bila semua harapan itu dipenuhi, Dani yakin keinginan masyarakat selama ini terkait parkir bisa terakomodasi dan tidak lagi memunculkan masalah di kemudian hari. (NACO/B-3)