BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah nampaknya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan kawasan relokasi bagi warga Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang setiap tahun selalu menjadi langganan banjir. Namun nampaknya masyarakatnya lebih betah tinggal di kawasan itu ketimbang menerima fasilitas gratis yang telah dipersiapkan Pemerintah Pusat tersebut.

"Dulu ada dibangun rumah proyek Kementerian Departemen Sosial RI sekitar tahun 1996, saat itu Dinas Sosial belum ada, yang ada di sini cuma kantor perwakilannya saja Departeman Sosial dulu namanya ," kata Kepala Dinas Sosial Kotim, Heriyanto, di Sampit, Selasa (14/3/2017).

Akan tetapi, warga hingga sekarang tidak mau menempati rumah yang dibangun itu. Padahal selain disiapkan sekitar 50 unit rumah, di daerah kawasan bebas banjir itu juga sudah dipersiapkan dermaganya.

Rumah itu sendiri menurut Heriyanto dibangun sebagai solusi agar warga tidak lagi selalu kebanjiran, mengingat masyarakat Hanjalipan sejak puluhan tahun lalu selalu menjadi korban banjir, namun nampaknya warga lebih betah tinggal dibentaran sungai Mentaya tersebut.

Padahal, sebelumnya juga Wakil Ketua DPRD Kotim, Parimus menyebut banjir di kawasan Hanjalipan tidak bisa diatasi, langkah satu-satunya merubah paradigma masyarakat di sana salah satunya dengan melakukan relokasi ke daerah dataran tinggi.

Meski pembangunan dilakukan di Hanjalipan ia menilai itu bukan solusi, bahkan menurutnya justru merugikan anggaran daerah saja, mengingat Hanjalipan masuk dalam kawasan dataran rendah terlebih air sungai Mentaya sudah cukup dangkal juha merupakan salah satu penyebab selama ini karena tidak mampu menampung luapan air hujan.

Sepekan lalu 107 rumah warga terendam banjir, air sendiri mencapai ketinggian hinggaa 130 cm setelah hujan turun dengan intensitas tinggi, akibatnya aktivitas perekonomian warga selama beberapa hari lumpuh total karena hampir semua jalan darat terendam banjir. Bahkan sekolah sendiri sempat diliburkan. (NACO/B-5)