BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai upaya sertifikasi yang dilakukan oleh Indonesia akan berdampak positif bagi peningkatan nilai ekspor kelapa sawit ke Eropa.

"Sertifikasi ini dapat memberikan keyakinan bagi Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Kalau ada sertifikasi, akan membuka lebih luas pasar ekspor," kata Wakil Ketua Kadin bidang hubungan internasional, Shinta Widjaja Kamdani, kepada pers di Jakarta, Jumat (31/3).

Saat ini, menurut Shinta, masih terdapat kendala untuk menetapkan standar yang digunakan bagi produk kelapa sawit yang akan diekspor. Salah satu penyebabnya adalah adanya gap antara perusahaan besar dengan perusahaan kelas menengah.

"Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Indonesia sudah ada ISPO, jadi sebelum internasional kami juga sudah mendorong petani-petani ikut sertifikasi, paling tidak ISPO dulu, baru nanti ke yang internasional," papar dia.

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang, mengatakan sistem standar produk minyak sawit berkelanjutan, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), sebaiknya menyasar sistem rantai pasok atau supply chain secara menyeluruh.

"ISPO masih diberlakukan hingga tahap minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan belum sampai ke produk minyak goreng, hal ini berbeda dengan sistem standar oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)," ujarnya.

Masuknya ISPO ke sistem rantai pasok, lanjut Togar, untuk mengantisipasi tren pasar. Saat ini, negara-negara Uni Eropa sedang diarahkan agar meratifikasi Deklarasi Amsterdam.

"Berdasarkan deklarasi itu, mulai 2020, Uni Eropa hanya akan menerima minyak sawit dan produk turunannya yang sudah tersertifikasi berkelanjutan atau certified sustainable palm oil (CSPO) 100%. Artinya, supply chain penting, salah satu sertifikat sustainable adalah ISPO," tutur Togar. (NEDELYA RAMADHANI/m)