BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat mendukung langkah pemerintah memprotes kebijakan Parlemen Eropa yang menjegal penjualan produk sawit Indonesia di Benua Biru.

"Jika dibiarkan, kampanye negatif Eropa bisa mematikan industri sawit nasional. Kami siap mendukung perlawanan pemerintah pada Parlemen Eropa terkait kampanye negatif sawit dan mendukung protes yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terhadap Parlemen Eropa," kata Ketua Panja DPR Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan, Firman Soebagyo, di Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Firman menilai, kampanye hitam sawit ke depan bakal lebih gawat jika tidak ada undang-undang yang melindunginya. Bukan tidak mungkin, industri sawit nasional akan hancur jika terus digempur kampanye hitam.

"Apalagi, kampanye hitam itu merupakan bagian dari perang dagang. Saat ini sawit berkontribusi hingga Rp300 triliun per tahun bagi penerimaaan negara," papar dia.

Kehadiran Undang-Undang Perkelapasawitan, lanjut Firman, menjadi penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi setelah pendapatan negara dari migas terpuruk dan pajak menurun.

"Undang-undang ini nantinya menjadi payung hukum untuk melindungi berbagai aspek kepentingan industri sawit dari yang kecil hingga besar," ujar Firman. (NEDELYA RAMADHANI/m)