BORBEONEWS, Sukamara - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sukamara, Kanter Sri Waluyo mengungapkan tidak hanya bangunan yang masuk kawasan Hutan Produksi akan diinventarisasi. Tetapi juga hal lainnya baik desa dan kebun masyarakat.

"Yang masih masuk kawasan HP itu kantor bupati, perumahan, desa dan kebun masyarakat yang dicetak pemerintah kabupaten." kata Kanter Sri Waluyo, Kamis (25/5/2017).

Menurut Kantet, hal tersebut terjadi karena sebelumnya pemkab tidak memikirkan bahwa lahan yang akan dibangun merupakan kawasan hutan. Dengan pandangan awal apabila ada lahan kosong maka menjadi kawasan daerah.

"Dulu apabila ada lahan kosong yaitu masuk kawasan kita, ternyata dibatasi oleh kawasan HP." tuturnya.

Dia mengatkan, keterlanjuran atau ketidaksengajaan yang ada tersebut pihaknya anggap parsial dan diiventarisir untuk dimasukkan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

"Sebenar apabila mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) kita sudah sinergi. Dan saat ini kita hanya menunggu RTRWP tersebut keluar, direvisi betul dan mendapat persetujuan dari pusat." ujarnya. (NORHASANAH/B-11)