BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli bersama jajarannya siap bersama eksekutif menghadap Pemerintah Pusat mempertanyakan soal kepastian pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan.

"Ini perlu dilakukan untuk kegiatan infrastruktur kita, karena ada kegiatan pembangunan yang masih terbentur status kawasan," kata Jhon, Jumat (28/7/2017).

Masalah kawasan saat ini menjadi kendala bagi pembangunan daerah terutama yang masuk dalam kawasan hutan karena menurutnya percuma saja pemerintah menganggarkan tapi tak bisa dieksekusi.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan banyak program yang masuk kawasan hutan. Salah satunya proyek multiyears yang ada saat ini, padahal untuk kegiatan itu sudah teranggarkan.

"Seandainya kami tahu dari awal kalau proses pinjam pakai lama prosesnya baru dikabulkan ditingkat pemerintah pusat maka anggaran itu akan dialihkan ke sektor lainnya. Kotim butuh banyak anggaran untuk pembiayaanya," kata Jhon.

Akibat lain dari masalah itu menurut Jhon, karena anggaran untuk multiyears itu, banyak anggaran sektor mendesak yang harus diabaikan. Apabila proses pinjam pakai kawasan hutan tahun ini tidak bisa juga diselesaikan maka jalan satu-satunya MoU multiyears yang sudah disepakati itu harus diubah.

Atau program itu digeser ke periode berikutnya. Karena lebih baik digeser anggaran itu kepada sektor pembangunan di daerah lain kalau memang tidak bisa dipaksakan.

Saat ini menurut Jhon tidak hanya program APBD Kotim yang terkendala kawasan hutan. Namun juga serapan dana desa anjlok akibat pemerintah desa tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur desa. (NACO/B-5)