BORNEONEWS, Sampit - Besarnya anggaran untuk sekretariat daerah dan lembaga dewan mendapat kritikan. Menurut tokoh muda di Kotim Anton Al Sudani, seharusnya pos anggaran besar untuk peningkatan pembangunan.

Dari data yang disampaikan dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2017 anggaran untuk Sekretariat Daerah (Setda) dari Rp68,17 miliar naik jadi Rp76,03 miliar, sementara untuk sekretariat DPRD dari Rp24,35 miliar naik jadi Rp25,19 miliar, sementara untu DPRD dari Rp9,48 miliar naik kadi Rp15,63 miliar.

"Harusnya pos anggaran besar ditempatkan di SOPD pelaksana kegiatan yang menjadi skala prioritas atau mendesak saat ini," kata Anton Al Sudani, di Sampit, Rabu (16/8/2017).

Anton khawatir peningkatan anggaran itu justru nantinya berdampak buruk menjadi lahan untuk melakukan kegiatan kurang bermanfaat seperti perjalanan dinas. Besarnya anggaran tersebut harus diawasi bersama, terutama dari kalangan masyarakat, agar jangan sampai disalahgunakan.

"Kalau memang harus naik kita inginkan pola kerja lembaga dewan ditingkatkan, saat ini masyarakat sudah cerdas, wajar rakyat menuntut karena apa yang selalu jadi keinginan wakil rakyat selalu dipenuhi," tegas pria yang juga aktif di kelembagaan adat tersebut.

Karena Anton menilai anggaran yang selama ini dengan jumlah yang tidak sedikit dilembaga tersebut tidak pernah terlihat gambarannya secara signifikat bagi peningkatan daerah ini. Ia meminta untuk apa saja anggaran besar selama ini di lembaga itu agar dibuka ke publik, sehingga masyarakat tahu.

"Seperti biaya perjalanan dinas setahun berapa dihabiskan, itu harus dibuka ke publik agar sama-sama mengawasinya," katanya. (NACO/N).