BORNEONEWS, Palangka Raya - Setelah Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh menulis keluhannya terkait pembuatan KTP elektorik yang tidak kunjung selesai, masyarakat luas tampaknya berramai-ramai menyampaikan keluhan pula.

Apalagi saat melihat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palangka Raya, Zulhikmah Ravieq ikut memberikan komentarnya melalui media sosial Facebook semakin banyak masyarakat yang menyuarakan keluhan yang sama.

"Inti keluhan masyarakat sama, mengurus KTP sangat sulit. Anak saya sudah hampir setahun belum kelar juga," tulis akun Ana Kameloh Dian mengomentari.

Bahkan, dalam berita yang diunggah Borneonews.co.id melalui fanpage juga mendapat puluhan komentar warganet yang bernada sama, keluhan yang sama akan sulit dan lamanya kartu identitas tersebut tiba di tangan yang berhak.

Menyikapi hal ini Farida kembali bersuara melalui statemennya. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ini menyebut bahwa dengan keluhan dan masukan-masukan dari masyarakat diharapkan Dukcapil bisa memperbaiki pelayanan menjadi lebih baik.

Agar lanjutnya, semua warga Palangka Raya dapat dipastikan memiliki kartu identitas dan diakui negara sebagai warga negara RI.

"Persoalan teknis pelayanan seperti server atau jaringan atau persoalan lain adalah menjadi tangung jawab Pemko. urusan kepala dinas dan perangkatnya untuk menyiapkan, menjalankan dan mencari solusi untuk jalan penyelesaian permasalahan-permasalahan. Jangan memaksa rakyat untuk bijak dan memaklumi teknis. Masyarakat butuh KTP ya kita layani. Untuk itu negara membayar gaji kan Utk menjalankan teknis pelayanannya. Kan bisa mengajak DPRD untuk mencari solusi. Jgn selalu mencari pembenaran dan membiarkan masalah bertumpuk menahun," komentar Farida lagi.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa jika penduduk Palangka Raya kurang lebih 290.000 jiwa, lalu berapa kapasitas yang sesuai dari alatnya, ya disampaikan ke dewan, cari payung hukum agar APBD bisa bantu untuk beli yang baru.

"Jangan berpatokan bahwa banyak daerah punya problem sama lalu dianggap biasa dan dibiarkan. Semangat kita kan menjadikan pelayanan lebih baik. Jangan menjadi lembaga yang anti kritik. Semoga di perubahan ini mereka bisa sedikit demi sedikit menyelesaikan hal ini," harap Farida. (TESTI PRISCILLA/B-6)