Wakil Ketua MPR Sarankan Presiden Buat Perppu Terkait Perampasan Aset
- 07 April 2023 - 22:10 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset dengan alasan kegentingan yang memaksa.
ADEKSI Rekomendasikan Revisi Perppu Nomor 1 Tahun 2020
- 16 Mei 2020 - 11:20 WIB
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan bahwa salah satu rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri ialah terkait revisi Perppu Nomor 1 tahun 2020.
DPR Segera Bahas Perppu Covid-19 yang Digugat ke MK
- 03 Mei 2020 - 13:00 WIB
SKB Menteri Tegaskan Perppu Perubahan APBD di Pandemi Covid-19
- 28 April 2020 - 19:01 WIB
Dengan dikeluarkannya SKB Menteri ini, dengan demikian pada dasarnya kepala daerah diizinkan menggunakan anggaran mendahului APBD
KPU Berharap Perppu Penundaan Pilkada Selesai Bulan Ini
- 06 April 2020 - 11:50 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait penundaan pemilihan kepala daerai?sudah selesai di bulan ini. Perpu itu diperlukan sebagai payung hukum penundaao?pilkada?di tengah wabah Corona saat ini.
4 Usulan Perludem terkait Materi Perppu Penundaan Pilkada
- 06 April 2020 - 09:30 WIB
?Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan empat usulan terkait materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akibat wabah Corona.
Komisi II DPR Setuju Penundaan Tahapan Pilkada 2020, Pemerintah Diminta Siapkan Perppu
- 30 Maret 2020 - 23:10 WIB
Komisi II DPR RI resmi menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020, setelah menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
Komnas HAM Usulkan Perppu Atasi Kasus HAM Berat
- 21 November 2019 - 07:20 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, M. Choirul Anam, mengusulkan kepada pemerintah menerbitkan Perppu untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini tidak kunjung selesai, dan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Anggota DPR Ini Nilai Berbahaya Jika Presiden Terbitkan Perppu KPK karena Tekanan
- 09 Oktober 2019 - 22:26 WIB
Kepada Para Tokoh, Jokowi Khawatir DPR Tolak Perppu KPK
- 07 Oktober 2019 - 15:22 WIB
Sejumlah tokoh dan cendekiawan menawarkan opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atav Perpu KPK kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Opsi tersebut ditawarkan saat mereka diundang ke Istana Negara pada 26 September 2019.