BORNEONEWS, Palangka Raya - Fraksi Partai Golongan Kasrya (Golkar) dapat menerima jawaban yang diberikan Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (23/8/2018).

Namun Juru Bicara Fraksi Golkar, Subandi masih memberi catatan-catatan penting yang harus ditindaklanjuti.

"Secara umum kami bisa menerima penjelasan dan jawaban dari Wali Kota Palangka Raya tapi ada beberapa catatan untuk dapat ditindaklanjuti," kata Subandi menjawab saat ditanyai Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto dalam rapat paripurna.

Rapat paripurna itu sendiri beragendakan Penyampaian Jawaban Wali Kota Palangka Raya terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Pidato Pengantar Nota Keuangan APBD-P 2018.

"Pendapatan Lain-Lain Yang Sah pada pendapatan asli daerah (PAD) itu dinaikkan dari Rp57,5 miliar menjadi Rp68,9 miliar. Kami minta ini diteliti dulu benar-benar, jangan dipaksakan menentukan apalagi menaikkan target pendapatan," kata Politisi Golkar ini.

Mengapa Golkar minta agar dihitung ulang, lanjut Subandi, karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya target Pendapatan Lain-Lain Yang Sah ini menjadi temuan BPK lantaran tidak tercapai.

"Tahun 2016 misalnya, targetnya itu Rp46 M tapi yang tercapai hanya Rp23 M. Lalu target 2017 targetnya Rp82 M hanya Rp46 M. Ini harusnya jadi bahan pertimbangan. Jangan kita paksakan pendapatan, kemudian pendapatan ini sudah dibelajakan, lalu malah jadi utang daerah. Jadi mohon dihitung cermat," pintanya.

Dalam rapat peripurna sebelumnya memang SUbandi juga sudah menyampaikan fraksi Golkar kurang sependapat dengan rencana kenaikan target pendapatan yang sah tersebut.

"Untuk kali ini Fraksi Partai Golkar kurang sependapat dengan rencana kenaikan target Pendapatan Lain-Lain Yang Sah sebelum dilakukan penghitungan secara real. Pengalaman 2107 karena tidak cermat dalam penghitungan sehingga tidak tercapai jangan sampai terulang lagi di penganggaran 2018," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/B-6)