BORNEONEWS, Muara Teweh – Wakil Bupati Barito Utara, Ompie Herby mengatakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati dan wakil Bupati Batito Utara periode 2013 -2018 dibuat mengacu pada ketentuang yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelanggaraan pemerintah daerah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Utara dari tahun anggaran 2013-2018 mencakup urusan wajib dan urusan pilihan yang pelaksanaannya tergambar dalam program dan kegiatan pada dinas, badan dan unit satuan kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas pemerintahan umum dan tugas pembantuan,” jelas Ompie Herby, Selasa (18/9/2018).

Dia menyebut proses pembangunan di Barito Utara pada hakekatnya merupakan bagian integral dari implementasi pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Artinya pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara tidak terlepas dari kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang sudah barang tentu setiap periodesasinya memiliki penekanan yang berbeda.

“Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten barito Utara selama kepemimpinan saya bersama H Nadalsyah sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD terarah pada upaya-upaya percepatan pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju kabupaten barito Utara yang lestari dan sejahtera,” terangnya.

Lebih lanjut pelaksanaan pembangunan secara umum dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini dapat terlihat dari program kerja SOPD dan unit satuan kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya sehingga telah memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. (RAMADHANI/B-6)