Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Legislator Ini Harap Pemkab Kapuas Perketat Pengawasan Perizinan PBS

  • Oleh Dodi Rizkiansyah
  • 25 Oktober 2018 - 16:16 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Darwandie mengharapkan pemerintah kabupaten Kapuas memperketat pengawasan perizinan perusahaan besar swasta (PBS) guna meminimalisasi terjadinya sengketa lahan hingga konflik di masyarakat.

"Artinya perusahaan yang ada ini membutuhkan pembinaan yang komprehensif dari pemerintah daerah termasuk pengawasannya, perusahaan harus dipacu hingga sampai pada perizinan yang prima ini sampai dengan hak guna usahanya, untuk meminimalisasi adanya sengketa lahan dengan masyarakat," ucap Darwandi, Kamis (25/10/2018).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan masalah yang ada hubungannya dengan masyarakat pasti akan terselesaikan, jika memiliki izin lengkap tadi, seperti hak guna, ada alih fungsi kawasan, penyelesaian dengan masyarakat, dan plasma sebagainya, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan izin secara prima. 

Menurutnya, masalah sengketa lahan dengan masyarakat ini tidak akan selesai, ketika tidak dipacu perusahaan ini secara manageriial sampai dengan hak guna usaha, karena pastinya kerugian selalu berdampak pada masyarakat, sebab tidak memiliki kejelasan dan kepersetaannya dalam dunia usaha tersebut, kemudian juga daerah tak bisa mendapatkan hasil terkait dengan retribusi dan PHTB. 

"Kami sarankan agar perusahaan yang ada itu dipacu dan dikawal, sehingga cepat bisa memperoleh perizinan prima dan hak Guna Usaha (HGU), seperti dilogikan punya kendaraan tetapi tidak punya surat izin mengemudi," pungkasnya. (DODI RIZKIANSYAH/B-6)

Berita Terbaru