"Karena berdasarkan penilaian konsultan pengawas atas pekerjaan RSUD tersebut hanya mencapai 65% saja, sangat jauh dari target yang seharusnya selesai 100%. Padahal dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) fisik selesai 100% sampai tanggal 13 November 2018," tegasnya.

Lalu ada permintaan addendum kontrak perpanjangan waktu diberikan tambahan sampai tanggal 17 Desember 2018, tetapi di lapangan fisik kemajuan pekerjaan hanya 65% saja, dan dipastikan tidak pasti selesai 2018 dan pasti akan melewati batas waktu sampai akhir Januari 2019 baru bisa selesai 100%. 

Sementara itu, PPK bersama Konsultan Pengawas berjanji akan melakukan langkah-langkah strategis kepada pihak kontraktor sebagai upaya pencegahan kerugian negara, dengan penajaman rencana project progress prioritas, antara lain jaminan pembayaran pekerjaan yang belum selesai, jaminan pelaksanaan, denda 1 per seribu kontrak, menambah tenaga pekerja lapangan. 

"Inilah tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah para pihak berhadapan dengan permasalahan hukum, dengan target 100% pekerjaan selesai tepat waktu, tepat sasaran, tepat administasi," ungkap Robert.

Hal itu, jelasnya juga telah disampaikan langsung pada rapat evaluasi pembangunan Ruang ICU dan Ruang Poli Penyakit Dalam pada RSUD Puruk Cahu di aula Sekda Lantai II, Senin (17/12) lalu  yang dipimpin Wakil Bupati Murung Raya Rejekinor, S.Sos serta dihadiri PPK, PPTK, Para Kontraktor RSUD, Direktur RSUD Puruk Cahu drg Martin Maha, Sp Ort, Inspektur Kabupaten Murung Raya Serampang, S.Sos, pejabat BPKAD Kabupatan Murung Raya, pejabat Bank Kalteng Puruk Cahu serta Ketua TP4D Kejari Mura Marina T Ayu Meifany, SH. (Trs/m)