BORNEONEWS, Sampit - Aktivis anti korupsi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Gahara menyesalkan masih adanya oknum di lembaga DPRD Kotim jarang hadir ke kantor. Ironisnya meja yang bersangkutan saking jarang ngantor sampai berdebu.

Gahara mengaku menemukan informasi itu tidak hanya dari masyarakat saja, namun juga kalangan anggota dewan jika di lembaga DPRD Kotim ada oknum yang jarang hadir ke kantor. Maka dari itu wakil rakyat yang seperti itu perlu dievaluasi dan diketahui publik.

Parahnya lagi, oknum itu kembali mencalonkan diri di Pileg 2019. Dia berharap publik bisa menilai mana wakil rakyat yang bisa dipilih dan tidak di pemilu nanti.

Bahkan dari berita media juga beberapa waktu lalu beberapa kali paripurna ada yang ditunda karena tidak kourum bahkan dilaksanakan dengan jumlah yang tidak kourum juga.

"Karena itu kita tidak perlu wakil rakyat yang malas hadir ke kantor. Padahal fasilitas disediakan dari APBD sudah sangat besar," tegasnya.

Seperti diketahui saat ini anggota DPRD Kotim bergaji sekitar Rp34 juta. Dengan rincian uang repsresentasi RP1,57 juta, uang paket Rp157 ribu, tunjangan jabatan Rp2,28 juta, tunjangan komisi Rp91 ribu, tunjangan panitia anggaran Rp91 ribu, tunjangan beras Rp340 ribu JKN Rp136 ribu, tunjangan perumahan Rp7,22 juta, tunjangan transportasi 10,2 juta dan tunjuangan komunikasi intensif Rp12,9 juta.

Dia menyebutkan negara dirugikan dengan perilaku oknum DPRD yang sering mangkir. Bahkan informasinya oknum itu jarang berada di kota Sampit dan memilih untuk berdomisili di luar daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan kehormatan (BK) DPRD Kotim enggan berkomentar. Abdul Sahid yang mengurus kedisiplinan anggota DPRD ini mengakui dirinya sedang berada di luar kota karena urusan keluarga. (NACO/B-6)