"4 kasus terkait konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan sawit, sedangkan satunya terkait masalah tambang," ungkapnya.

Bentuk konflik lahan yang dimaksud, lanjut dia, salah satunya perusahaan tidak memberi ganti rugi lahan kepada masyarakat. Termasuk tidak ada plasmanya.

"Kalau terkait tambang itu di Bartim yaitu ada perusahaan menambang di sungai," tuturnya.

Sebelumnya pihak Walhi kedatangan Gubernur Kalteng sebelum bergerak melakukan aksi damai. Pada kesempatan itu, Walhi menyerahkan dokumen dari 5 kasus tersebut, lengkap dengan kronologisnya. 

Meski gubernur langsung datang, Walhi bersama mahasiswa tetap melakukan aksi damai di depan kantor gubernur.

"Tuntutannya pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan perusahaan dengan masyarakat," tuntasnya. (BUDI YULIANTO/b-6)