• Panitia lelang juga mengabaikan ketidaklengkapan atau kekurangan persyaratan dokumen prakualifikasi PT. SKJ. Dalam dokumennya, Sertifikat Badan Usaha PT. SKJ sudah tidak berlaku.  

-Selanjutnya pada 14 April 2007, tersangka DAL menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang menetapkan PT SKJ sebagai pelaksana proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, dilanjutkan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut 

Teluk Segintung sebesar Rp112,736 miliar.

-Empat bulan berjalan, pada 10 Agustus 2007 tedapat addendum pertama dengan mengubah nilai kontrak menjadi Rp127,411 miliar (bertambah 13,02 %)  

-Addendum ini melebihi ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan maksimal menambah pekerjaan adalah sebanyak 10 persen.  

-Pada 2009, diduga DAL melalui anaknya menerima uang dengan cara beberapa kali transfer dari PT. SKJ sejumlah Rp687,500 juta. 

-Dalam perkara ini, diduga keuangan negara dirugikan sekitar Rp20,84 miliar.

"Sejak penyidikan dimulai, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin, 14 Oktober 2019.

Saksi yang diperiksa yaini sejumlah kepala dinas, mantan Direktur Utama PT Yala Persada Angkasa, panitia pengadaan proyek, pihak Inspektorat Kebupaten Seruyan, anggota DPRD Seruyan, dan swasta 

Selain itu telah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka DAL di Tebet, Jakarta Selatan, dan menyita beberapa dokumen terkait perkara.

KPK juga telah mengirimkan surat ke Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap 2 orang selama 6 bulan, terhitung sejak 15 Agustus 2019 hingga 15 Februari 2020, yakni DAL, man bupati Seruyan dan Tju Miming Aprilyanto, direktur PT SKJ. (NACO/B-3)