Proyek kedua dari pembiayaan yang disetujui ini adalah pinjaman untuk kebijakan reformasi dalam pengembangan sektor finansial guna mengatasi dampak Covid-19 untuk Indonesia sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,47 triliun.

Dukungan untuk kebijakan pembangunan yang telah disetujui pada Maret 2020 ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kedalaman, efisiensi, dan ketahanan sektor keuangan. Pendanaan tambahan tersebut akan membantu pemerintah menutupi keterbatasan keuangan yang tidak terduga yang muncul akibat pandemi, dan membantu mengatasi krisis Covid-19.

Salah satu upaya pencegahan krisis itu adalah dengan mendukung ekonomi riil, termasuk menyalurkan dana ke rumah tangga dan perusahaan, sambil mempertahankan ketahanan sektor keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dukungan dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dapat menjaga tingkat kesejahteraan sosial dan mengatasi dampak Covid-19 kepada perekonomian. 

“Kami dapat memberikan bantuan untuk berbagai kebutuhan seperti penyediaan bantuan sosial dan menjaga ketahanan ekonomi negara,” katanya.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, menyadari dampak signifikan Covid-19 terhadap mata pencaharian banyak orang terhadap berbagai sektor di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dukungan bagi sektor terdampak ini menjadi pondasi yang diperlukan oleh pemerintah dalam bertindak lebih lanjut untuk memastikan adanya pemulihan jangka panjang masyarakat dan ekonomi Indonesia.

(TERAS.ID)