Ekonomi Melambat, Sejumlah Pengembang Properti Lakukan PHK

Oleh Teras.id
28 Mei 2020 - 11:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengembang properti yang kesulitan terimbas pandemi virus Corona atau Covid-19 tak bisa menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Pasalnya melambatnya perekonomian berdampak pada penjualan dan membuat arus kas perusahaan tak berputar.

Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia, sejumlah pengembang menyatakan bahwa virus Corona telah berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Akibatnya, sejumlah aktivitas pun berjalan secara terbatas bahkan terhenti kurang lebih satu hingga tiga bulan.

Pengembang PT Metropolitan Land Tbk. tercatat telah melakukan PHK terhadap 17 karyawan dari 1.105 jumlah karyawan keseluruhan. Sementara, 221 lainnya terdampak dengan status lain.

Direktur Metropolitan Land, Olivia Surodjo, menyebutkan pandemi Corona telah mengganggu kegiatan di lini bisnis mal di Bekasi dan Cileungsi serta bisnis perhotelan di Bekasi, Cirebon, dan Bali. Gangguan di bisnis mal ini terjadi karena adanya pembatasan operasional yang diawali oleh pengurangan waktu buka hingga terbatasnya operasional sejumlah tenant mengingat hanya diizinkan membuka beberapa tenant sesuai ketentuan PSBB.

Adapun kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terdampak tersebut hanya mencapai 25 persen terhadap total pendapatan sepanjang tahun lalu. "Perseroan berusaha memperkecil efek dari dampak wabah Covid-19 tersebut dengan menyiapkan beberapa kebijakan," kata Olivia, Rabu, 27 Mei 2020.

Untuk menekan dampak yang lebih jauh, Metropolitan Land berusaha menjaga ketersediaan arus kas agar cukup membiayai kebutuhan operasional dan membayar kewajiban pinjaman bank sampai dengan akhir tahun. Selain itu perusahaan membatasi pengeluaran atas kegiatan promosi iklan.

Tak hanya itu, menurut Olivia, perusahaan juga menunda pemasaran pengembangan proyek baru dan memperlambat pembangunan proyek-proyek komersial yang sedang berlangsung. "Kemudian, menunda pembelian lahan untuk perluasan proyek baru serta menjaga rasio keuangan perseroan sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh bank."

Selain Metropolitan Land, pengembang lain yang terdampak Corona dan tak bisa menghindari PHK adalah PT Sentul City Tbk. Perusahaan berkode saham BKSL itu melakukan PHK terhadap 20 karyawan, sedangkan 89 orang terdampak dengan status lain.

Sekretaris Perusahaan BKSL Kwee Liana Kumala menyatakan bahwa Corona telah berdampak pada penghentian kegiatan operasional selama 3 bulan. Lini bisnis yang terganggu selama corona ini adalah hotel dan penjualan properti di Sentul City, Bukit Jonggol Asri, GazeIle Indonesia, Sentul PP Properti, dan Natura City Development di Serpong.

Padahal, kontribusi dari sektor yang dihentikan operasionalnya tersebut ke total pendapatan perusahaan mencapai 75 persen pada tahun lalu.

Untuk menghindari dampak yang jauh lebih besar, BKSL telah merampingkan organisasi dan melakukan berbagai langkah efisiensi. Negosiasi juga dilakukan dengan pihak kreditur untuk meminta keringanan, baik dari segi besaran bunga, tata cara dan tenggang waktu pembayaran bunga dan pokok pinjaman.

Hal senada terjadi pada PT Pikko Land Development Tbk. yang melakukan PHK terhadap 15 karyawannya, sedangkan yang telah dirumahkan berjumlah tujuh orang.

Direktur Utama PT Pikko Land Development Tbk. Nio Yantony mengatakan bahwa kondisi sulit ini berdampak signifikan pada proses penjualan perusahaan berkode saham RODA itu. "Saat ini penjualan turun 90 persen," ucapnya.

Walhasil, sebagian operasional Pikko Land telah dihentikan sementara selama kurang lebih 3 bulan, padahal kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang dihentikan itu mencapai 75 persen sepanjang tahun lalu. Selain penjualan anjlok, proses pembangunan proyek yang dikembangkan anak perusahaan pun terpaksa ada yang ditunda sementara waktu. (TERAS.ID)

TAGS:

#Ekonomi Melambat #Pengembang Properti #PHK

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Nuryakin Tekankan Sinkronisasi Urusan Kepemudaan

26 April 2024 - 16:00 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin menekankan sinkronisasi urusan kepemudaan sebagai sektor strategis.

Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit Ditutup, Arus Balik Baru 60 Persen

26 April 2024 - 15:55 WIB

Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit resmi ditutup, Jumat, 26 April 2024, namun arus balik baru mencapai 60 persen.

Mukarramah Apresiasi Raihan Peringkat 3 Monitoring Center for Prevention (MCP) Terbaik di Kalteng

26 April 2024 - 15:50 WIB

Sekretaris Komisi A DPRD Palangka RayaMukarramah, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya atas prestasi meraih peringkat 3 Monitoring Center for Prevention (MCP) terbaik di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pj Wali Kota Ajak Milenial Palangka Raya Lestarikan Kesenian Tradisional Karungut

26 April 2024 - 15:45 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayu, mengajak generasi milenial untuk mencintai dan melestarikan kesenian tradisional daerah, khususnya Karungut.

Pemprov Lakukan Pendampingan Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan

26 April 2024 - 15:40 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melakukan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan.

DPRD Palangka Raya Dorong Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas

26 April 2024 - 15:35 WIB

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menyerukan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di wilayahnya.

Para Pihak Harus Lakukan ini untuk Bangun Kolaborasi Ekonomi Hijau

26 April 2024 - 15:30 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan banyak hal yang harus dilakukan para pihak untuk membangun kolaborasi ekonomi hijau.

Tomas Sembiring Harap Sosialisasi SNI Dorong Penguatan Pasar Rakyat Berstandar

26 April 2024 - 15:25 WIB

SSMS Produksi dan Jual Berbagai Produk Turunan Minyak Sawit

26 April 2024 - 15:20 WIB

Pada segmen hilir atau downstream, Perseroan Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk melakukan kegiatan usaha dengan memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil atau RBDPO, Palm Fatty Acid Distillate atau PFAD, Olein, Stearin, Crude Palm Kernel Oil atau CPKO dan Palm Kernel Expeller atau PKE.

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut

26 April 2024 - 15:15 WIB

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut di Palangka Raya

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia