Penyaluran Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Harus Transparan

  • Oleh Naco
  • 29 Mei 2020 - 16:20 WIB

BORNEONEWS Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menyebutkan salah satu cara menghindari kecemburuan sosial dan kegaduhan dalam penyaluran bantuan untuk pihak terdampak covid-19 adalah transparansi. 

"Begitu juga dalam pengelolaan dana di Gugus Tugas Covid-19, yang diutamakan itu transparansi," kata Abadi, Jumat, 29 Mei 2020.

Selanjutnya, indikator penerima harus jelas dan tidak tebang pilih. Dengan begitu tidak akan ada permasalahan yang terjadi.

"Transparansi ini penting. Dari itu, kita bisa turut membantu mengawasi agar semua berjalan dengan baik," tegasnya.

Itu juga akan menjadi dasar untuk memeriksa apakah masih ada warga yang berhak tapi tidak masuk daftar penerima.

Keterbukaan terkait data penerima bantuan sosial akan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten. Dengan begitu, akan diketahui jika ada warga tidak mampu yang belum terdata sebagai penerima, warga yang terdata ganda, dan lainnya.

“Selama ini di masyarakat gaduh itu karena masyarakat ini tidak tahu bantuan sosial dari mana saja dan apa saja kriterianya," tukasnya. 

Dia mengatakan banyak menerima laporan dan aduan mengenai pembagian bantuan itu di antaranya dana dari pemerintah desa.

Keterbukaan anggaran dan penyaluran bantuan tersebut sangat penting agar tidak sampai terjadi kesalahan. Selain itu, ini juga menjadi cara agar masyarakat pro aktif mendukung pelaksanaan program pemerintah itu.

Menurut Abadi, masalah transparansi pengelolaan bantuan sosial penanganan Covid-19 ini sesuai dengan penekanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publikasi perlu dilakukan agar tercipta keterbukaan informasi. (NACO/B-11)

Berita Terbaru