"Diberikan secara perorangan. Yang paling rendah Rp 6 jutaan dengan uang muka Rp 2,5 juta dari Aceh. Sedangkan paling tinggi Rp 16 juta untuk embarkasi dari Makassar," kata Fachrul.

3. Berlaku juga bagi pemegang visa khusus.
Fachrul menyebut keputusan pembatalan ini juga berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Termasuk juga bagi pemegang visa khusus

"Tidak hanya yang menggunakan kuota haji pemerintah, tapi juga yang menggunakan visa haji undangan atau visa khusus yang diterbitkan Arab Saudi," kata Fachrul.

4. Penerbangan maskapai lokal ikut terimbas
Pembatalan kenerangkatan ibadah haji 2020 juga berimbas pada industri penerbangan lokal. Maskapai Garuda Indonesia yang telah menyiapkan 16 pesawat khusus untuk haji, terpaksa membatalkan penerbangan seluruhnya.

Adapun armada yang telah disiapkan sebelumnya merupakan pesawat berbadan lebar tipe Boeing 777 dan Airbus. Kendati begitu, Irfan memastikan perusahaan belum mengeluarkan dana, seperti untuk biaya uang muka.

Garuda pun memutar otak untuk mengisi kekosongan pendapatan dari ibadah tahunan tersebut. "Haji itu kontribusi 10 persen pendapatan Garuda di tahun-tahun sebelumnya, ya kita cari pendapatan dari tempat lain," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra kepada Tempo, Selasa, 2 Juni 2020.

5. Biro travel haji berharap keputusan berubah
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Syam Resfiadi masih akan terus melihat perkembangan kebijakan haji pada tahun ini. Meski tetap patuh pada pemerintah, ia melihat keputusan pemerintah membatalkan ibadah haji 1441 H masih bisa berubah.
 

Mengingat keputusan itu pun saat ini hanya dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama.

"Pembatalan haji 1441 H melalui keputusan Menteri sepertinya masih kurang pas karena Komisi VIII DPR pun merasa dilewati, sebab keputusan haji harus setingkat Peraturan Pemerintah atau melalui rapat kerja bersama, jadi masih ada kemungkinan berubah selama Kerajaan Arab Saudi masih memberi kesempatan berhaji walau dengan berbagai syarat New Normal," ujar Syam kepada Tempo, Selasa, 2 Juni 2020.

6. Jemaah bisa refund
Fachrul Razi mengatakan masyarakat yang sudah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berhak memintanya kembali. "Kalau jemaah butuh bisa diatur. Kami dukung itu," kata dia

Meski begitu, ia mengatakan calon jemaah haji yang telah melunasi BPIH maka otomatis akan menjadi masuk daftar tahun depan. Uang yang telah mereka setor akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Bila memilih untuk sepenuhnya batal, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Syam Resfiadi mengatakan pembatalan dan permintaan refund itu juga akan dikenakan biaya pembatalan. Sebelumnya, penyelenggara haji perlu terlebih dahulu menerima laporan dari jemaah, misalnya data lengkap dan bukti nomor akun jemaah.

TERAS.ID