TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman menyebutkan ada 14 juta kilo watt hour (kWh) meter atau meteran listrik pelanggan yang kedaluwarsa. Keempat belas juta meteran listrik ini harus ditera ulang oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan diubah menjadi kWh meter smart. 

"Saya mengusulkan tahun 2021 itu diprioritaskan saja untuk segera diganti supaya masalah kerugian PLN maupun konsumen segera dapat diatasi," ujar Ketua BPKN Ardiansyah dalam diskusi daring di Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.

Dengan begitu, menurut dia, kerugian lebih besar bakal dapat dicegah. Kerugian itu baik dari sisi konsumen ataupun pelaku usaha menyusul fenomena lonjakan tagihan listrik yang dialami jutaan konsumen di seluruh Indonesia.

Lebih jauh Ardiansyah meminta PLN untuk menyampaikan tagihan konsumen selama bulan Januari-Juni ke konsumen pada saat petugas melakukan pencatatan kWh meter. "Dengan begitu, konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan benar sehingga tidak menimbulkan prasangka," katanya.

Salah satu hak konsumen, kata Ardiansyah, adalah hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. "Informasi yang tidak disampaikan secara jelas dan lengkap oleh PLN dapat merugikan baik itu dari PLN selaku pelaku usaha dan juga konsumen selaku pengguna jasa."

Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin mengatakan permasalahan lonjakan tagihan listrik ini tidak lepas dari banyaknya tera meteran listrik rumah tangga yang sudah tidak berlaku masa teranya atau kedaluwarsa.