Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021

Oleh Teras.id
23 Juni 2020 - 04:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk rancangan APBN 2021 atau RAPBN 2021. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja yang digelar selama lebih-kurang sembilan jam antara Komisi XI DPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, dan Badan Pusat Statistik pada Senin, 22 Juni 2020.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganundito mengatakan keputusan ini akan dipakai untuk acuan penyusunan anggaran pada tahun mendatang. "Telah disepakati untuk acuan penyusunan APBN 2021," tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, pemerintah akan mematok pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 4,5-5,5 persen. Sedangkan besaran inflasi secara year on year diproyeksikan sebesar 2,0-4 persen. Di samping itu, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berkisar Rp 13.700-14.900 per dolar AS dengan memperhatikan volalitas selama ini.

Adapun untuk target pembangunan 2021, tingkat pengangguran terbuka atau TPT diperkirakan sebesar 7,7-9,1 persen. Selanjutnya, tingkat kemiskinan dipatok 9,2-9,7 persen dan indeks pembangunan manusia atau IPM sebesar 72,78-72,95 persen. Kemudian, tingkat kesenjangan atau rasi gini diperkirakan berkisar 0,377-0,379.

Pemerintah dan DPR selanjutnya menyepakati nilai tukar petani atau NTP dan nilai tikat nelayan atau NTN dicantumkan dalam indikator pembangunan negara. Masing-masing untuk NTP dipatok sebesar 102-104 dan NTP sebesar 102-104.

Di sisi lain, pemerintah telah mengusulkan revisi penggantian surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan dengan surat berharga negara (SBN) dengan tenor 10 tahun untuk acuan penyusunan asumsi APBN 2021. Usulan itu diterima oleh Dewan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan SBN dengan tenor 10 tahun memilik andil yang lebih besar dalam membentuk postur APBN. Selain itu, sejumlah negara telah menggunakan acuan setara SBN dengan tenor yang cukup panjang.

Di samping mengusulkan perubahan acuan asumsi APBN, Sri Mulyani merevisi imbal hasil atau tingkat suku bunga SBN 10 tahun dari semula 6,67-9,58 persen menjadi 6,29 ke 8,29 persen. Sri Mulyani mengatakan, dalam dokumen PPKF awal, pemerintah mematok indikasi suku bunga berdasarkan kondisi pergerakan nilai tukar dengan fluktuasi.

Anggota Komisi III DPR, Misbakun, memberikan catatan bahwa pemerintah harus mengkaji ulang besaran nilai ideal surat utang sebelum mengubah acuan asumsi APBN. "Lalu kalau diserahkan ke market mekanisme seperti apa," tuturnya. Namun, ia mengakui perubahan SPN 3 bulan menjadi SBN 10 tahun ini merupakan yang pertama dilakukan oleh negara dalam menyusun anggaran. (TERAS.ID)

TAGS:

#Dpr #RAPBN

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Disdik Kalteng Ingatkan Kekerasan Verbal Termasuk Bentuk Bullying

29 April 2024 - 15:21 WIB

Safrudin menyampaikam selain semua itu ada kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan dan sebagainya.

Jaga Persahabatan NasDem dan Gerindra, Satu Paket Pilkada Kalteng 2024

29 April 2024 - 15:11 WIB

Hal ini dinyatakan dalam Pilkada Kalteng 2024dengan berbekal pencalonan Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh sebagai calon Gubernur Kalteng di DPD Gerindra Kalteng, Minggu, 28 April 2024.

Ginting Buka Kemenangan Pertama Indonesia atas Thailand di Fase Grup

29 April 2024 - 15:00 WIB

Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting membuka kemenangan pertama Indonesia atas Thailand pada laga kualifikasi grup Piala Thomas 2024 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Senin.

Ditjen Imigrasi Permudah Visa Hingga Siapkan Jalur Khusus Sambut WWF

29 April 2024 - 14:50 WIB

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempermudah penerbitan visa hingga menyiapkan jalur khusus untuk kedatangan delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.

Kemepora: Acara Nobar Timnas Indonesia Tidak Boleh Dikomersialkan

29 April 2024 - 14:41 WIB

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendukung acara nonton bareng (nobar) pertandingan semifinal Piala Asia U-23 antara timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan, yang diinisiasi sejumlah pemerintah daerah sepanjang acara tersebut tidak dikomersialkan.

OJK: Transaksi Saham Kalteng Per Februari Capai Rp261,64 Miliar

29 April 2024 - 14:30 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat transaksi saham di wilayahnya per Februari 2024 mencapai Rp261,64 miliar.

Arab Desakkan Investigasi Internasional Kejahatan Israel di Gaza

29 April 2024 - 14:20 WIB

Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen segera pada penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser, menyusul penarikan pasukan pendudukan Israel dari sejumlah wilayah di Jalur Gaza.

TII: Tahap Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Butuh Manajemen yang Baik

29 April 2024 - 14:10 WIB

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbalaksono mengingatkan penyelenggara Pilkada serentak 2024 bahwa tahap penyusunan daftar pemilih membutuhkan manajemen yang baik.

Waketum MUI Soroti Dampak Negatif Judi Online untuk Indonesia

29 April 2024 - 14:00 WIB

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti dampak buruk judionlinfatau daring bagi negara Indonesia.

Mabuk Lem Fox, Seorang Pemuda di Palangka Raya Diamankan Polisi

29 April 2024 - 13:51 WIB

Awalnya, pemuda tersebut tidak bersedia memberikan keterangan kepada petugas, sehingga petugas memutuskan untuk mengamankannya ke Mako Ditsamapta dan menunggu pemuda tersebut sadar.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia