Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bupati Barito Utara: Reformasi Birokrasi Langkah Awal Penataan Sistem Pemerintahan yang Baik

  • Oleh Ramadani
  • 29 Juni 2020 - 21:31 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengatakan reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efesien, sehingga bisa melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

“Dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi dan di antaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal itu pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi,” katanya saat launching video PTSP Pengadilan Negeri Muara Teweh, Senin 29 Juni 2020.

Peraturan itu menargetkan tercapainya tugas sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

“Wilayah bebas korupsi (WBK), wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) adalah satu dari sekian banyak program pemerintah khususnya untuk hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Dia menyebut nantinya output yang dihasilkan adalah mempermudah pelayanan dan menghindari praktek KKN. PTSP ini adalah sebagai wujud program Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM.

“Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh atas dilaunchingnya video profil PTSP ini. Semoga dengan diresmikannya PTSP ini akan memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat, pelayanan publik menjadi lebih baik dan ini tentunya akan menjadi citra positif bagi kita semua khususnya di Barito Utara,” katanya.

Menurutnya asas PTSP adalah pelayanan yang baik. Dia percaya Pengadilan Negeri Muara Teweh mampu memberikan pelayanan yang prima dibidang hukum agar lebih transparan dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang sinergitas dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya.

Dia mengharapkan Pengadilan Negeri Muara Teweh berperan aktif mendukung program pemerintah daerah yang mana tujuannya adalah untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Pengadilan Negeri Muara Teweh telah dinilai oleh tim penilai dari Pengadilan Tinggi Kalteng dan lolos sebagai nominator satu-satunya untuk mewakili Pengadilan Negeri Kelas II se Kalteng sehingga masuk dalam lomba TPSP Pengadilan Negeri se Indonesia.

“Semoga Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat membawa nama harum Barito Utara ditingkat nasional,” pungkasnya. (RAMADHANI/B-6)

Berita Terbaru