BPKP Kalteng Wajib Kawal Penyaluran Bantuan Sosial

  • Oleh Nopri
  • 01 Juli 2020 - 20:36 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng, Setia Pria Husada mengatakan diminta atau tidak diminta jajarannya wajib mengawal pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial agar sesuai azas manfaat dan ketentuan.

"Jadi mau berupa uang atau benda itu tidak masalah, tapi yang penting penyaluranya sampai ke masyarakat dan harus sesuai ketentuan yang berlaku," katanya, Rabu, 1 Juli 2020.

Sementara itu Koordinator Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwandha juga menyebut hal yang penting dalam penyaluran Bansos adalah niat dan tujuan membantu masyarakat dan harus tepat sasaran.

"Kurang atau hilangi potensi penyimpangan seminimal mungkin dengan pengawasan dari lembaga terkait. Kami memantau Provinsi Kalteng sudah maksimal dalam penyaluranya dan kami juga menerima koordinasi dari Pemprov terkait berbagai hal yang dianggap jadi kendala dalam penyaluran bansos," jelasnya.

Sementara itu pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat diberbagai aspek kehidupan, terutama bagi mereka yang dalam sisi ekonomi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Maka dari itu kami hadir mendampingi Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak," tutupnya. (NOPRI/B-6)

Berita Terbaru