Evaluasi dan Tertibkan Aktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Kotim

  • Oleh Naco
  • 13 Juli 2020 - 17:31 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi mendukung dan mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi dan penertiban atas aktivitas usaha perkebunan.

Selain itu pelaksanaan kewajiban lainnya untuk pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) juga harus ditelusuri agar jangan ada yang mengesampingkannya.

“Kita dukung untuk dilakukan penertiban kepada pihak perkebunan. Bahkan untuk kewajibannya mesti dilakukan audit juga,” katanya, Senin, 13 Juli 2020.

Dia menyebutkan salah satu penyebab sengketa yang masih berkepanjangan itu memang karena adanya aktivitas penggarapan di luar perizinan atau ada perluasan lahan dari pihak pengusaha. 

Selain itu mengenai kewajiban baik  itu plasma maupun CSR tidak dilaksanakan dengan baik.

“Kalau semuanya bekerja sesuai dengan izin maka tidak muncul klaim-klaim lahan itu, karena jelas dan tegas, areal perizinan mereka dan sudah pastinya sebelum penanaman dulu pasti ada pelepasan hak masyarakat dari pihak perusahaan,” tegasnya.

Abadi mengaku prihatin dengan konflik agraria yang terus terjadi antara masyarakat dengan perkebunan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi hutan yang terus menyusut.

"Seharusnya pembabatan areal hutan kita ini sebelumnya memang diawasi ketat, perizinan yang diterbitkan itu harus sesuai sehingga tidak membuat hutan dan kawasan-kawasan ekosisten lainnya punah," tandasnya. (NACO/B-6)

Berita Terbaru